JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah strategis untuk memperkuat industri energi domestik melalui proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan impor LPG sekaligus menambah nilai tambah sektor batu bara. Salah satu instrumen penting yang disiapkan adalah pengenaan tarif bea keluar ekspor batu bara secara berjenjang mengikuti harga global.

Skema Bea Keluar Ekspor Batu Bara

Bea keluar ekspor batu bara diusulkan dengan tarif 5% hingga 11%, bergantung pada pergerakan harga komoditas di pasar internasional. 

Skema ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara dan stabilitas industri hulu batu bara. Tarif rendah diterapkan saat harga batu bara di level rendah, sedang untuk harga menengah, dan tinggi saat harga melonjak.

Penerapan bea keluar juga dimaksudkan untuk mengurangi subsidi implisit kepada eksportir ketika harga komoditas tinggi. Kebijakan ini dianggap relevan untuk mendukung agenda hilirisasi energi nasional. Dengan skema ini, diharapkan penerimaan negara dari bea keluar dapat mencapai target fiskal strategis tahun ini.

Hilirisasi Batu Bara Jadi DME

Proyek gasifikasi batu bara menjadi DME merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi. 

Holding industri pertambangan dan perusahaan migas bekerja sama untuk memastikan rantai nilai batu bara tetap berada di dalam negeri. Batu bara dari PT Bukit Asam akan menjadi bahan baku, sementara Pertamina berperan sebagai offtaker DME.

Hilirisasi ini memungkinkan penciptaan energi alternatif yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, proyek ini diharapkan mampu menekan impor LPG dan mengurangi tekanan subsidi energi. Proses kolaboratif antara perusahaan tambang dan energi diharapkan mendorong efisiensi serta pengembangan industri dalam negeri.

Groundbreaking dan Implementasi Proyek

Tahap konstruksi proyek DME akan dimulai dalam waktu dekat dengan groundbreaking yang ditargetkan awal Februari. 

Pemerintah dan perusahaan terkait mengawasi setiap tahap pelaksanaan agar proyek berjalan sesuai rencana. Fokus utama adalah memastikan proyek memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat serta menambah lapangan kerja.

Infrastruktur dan jaringan distribusi energi nasional akan dioptimalkan untuk mendukung proyek ini. Dengan demikian, proyek gasifikasi batu bara menjadi DME tidak hanya menyasar aspek energi, tetapi juga dampak ekonomi lokal. Hal ini menjadi tonggak penting bagi transformasi energi nasional berbasis sumber daya domestik.

Tantangan Ekonomi dan Pasar

Meski didorong kebijakan, proyek DME menghadapi tantangan dari sisi biaya investasi dan produksi. Harga jual DME masih relatif tinggi dibandingkan LPG impor yang disubsidi pemerintah. Tanpa jaminan harga beli dan kepastian regulasi, proyek DME dinilai sulit bersaing secara komersial.

Peran Pertamina sebagai offtaker sangat penting untuk meminimalkan risiko pasar. Skema bea keluar juga harus mempertimbangkan sensitivitas harga dan kelangsungan industri. Dialog dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar kebijakan fiskal tetap kondusif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Optimisme dan Dukungan Industri

Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan tambang, dan perusahaan energi menciptakan optimisme terhadap proyek DME. 

Skema fiskal yang berkeadilan diharapkan mendorong investasi dan memperkuat rantai nilai batu bara nasional. Proyek ini diproyeksikan mampu menekan impor LPG, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah domestik.

Dukungan industri dan implementasi kebijakan fiskal yang tepat menjadi fondasi keberhasilan proyek. Optimalisasi bea keluar dan hilirisasi DME akan memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan strategi ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun sektor energi yang berkelanjutan dan berdaya saing.