JAKARTA - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) kembali mengambil langkah strategis untuk mengonversi utang surat berharga negara (SBN) jangka pendek menjadi jangka panjang. 

Kebijakan ini dikenal dengan sebutan debt switching, yang bertujuan untuk mengelola risiko fiskal serta memastikan stabilitas ekonomi di tengah dinamika pasar yang cukup berfluktuasi.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi tekanan dari utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat, sambil menciptakan lebih banyak ruang bagi pengelolaan anggaran negara.

 Sebagaimana dikemukakan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, rincian lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut akan diumumkan setelah pemerintah dan bank sentral menggelar pertemuan tingkat tinggi.

Langkah Strategis untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi

Meskipun kebijakan ini menimbulkan berbagai pandangan dari ekonom, langkah tersebut dilihat sebagai bagian dari strategi pro-pertumbuhan yang dijalankan oleh BI. 

Dalam catatan Bank Indonesia, sepanjang tahun 2025, BI telah membeli surat berharga negara senilai Rp 332,1 triliun. Sebagian besar dari pembelian ini dilakukan melalui mekanisme debt switching, yang mencapai Rp 246,6 triliun.

Menurut Perry Warjiyo, pemerintah dan BI kini sedang mempersiapkan pertemuan lebih lanjut untuk mengumumkan rincian pelaksanaan kebijakan ini. 

“Mengenai persisnya, nanti Pak Menteri dan kami akan mengumumkan lebih lanjut setelah high level meeting,” ujarnya.

Pemerintah Berupaya Mengelola Utang Jatuh Tempo

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa sebagian besar utang jangka pendek akan jatuh tempo dalam waktu dekat, dengan nilai yang cukup besar. 

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, pemerintah bersama Bank Indonesia menyiapkan mekanisme debt switching sebesar Rp 100 triliun untuk pembayaran utang yang jatuh tempo pada tahun 2025.

 Utang ini sebagian besar merupakan bagian dari skema burden sharing antara pemerintah dan BI yang diambil selama penanganan pandemi Covid-19.

Sementara itu, data dari Bank Indonesia mencatat bahwa hingga 23 Januari 2026, pembelian SBN oleh BI telah mencapai Rp 23,7 triliun. Pemerintah dan BI berharap mekanisme ini bisa membantu mengelola utang dan memperkuat posisi fiskal negara tanpa menimbulkan kekhawatiran pasar.

Ekonom Berikan Pandangan tentang Kebijakan Debt Switching

Beberapa ekonom menyambut positif kebijakan ini, dengan alasan bahwa debt switching dapat membantu menekan risiko fiskal yang dihadapi pemerintah. 

Kepala Ekonom BCA David Sumual, misalnya, menilai bahwa kebijakan ini akan sangat membantu mengelola lonjakan pembiayaan yang berasal dari SBN jangka pendek yang mendekati jatuh tempo. 

Berdasarkan catatannya, utang yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan mencapai Rp 1.053,46 triliun, yang berpotensi memberi tekanan pada anggaran negara.

“Debt switching tidak berdampak signifikan terhadap persepsi kebijakan moneter BI karena tidak menambah kepemilikan SBN oleh BI,” kata David Sumual. 

Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengubah pola kebijakan moneter BI yang telah ada sebelumnya.

Namun, tidak semua ekonom setuju dengan langkah ini. Chief Economist PermataBank, Josua Pardede, mengingatkan bahwa debt switching tidak bisa dianggap sebagai solusi tunggal. 

Jika diterapkan secara agresif, kebijakan ini bisa membuat pasar merasa bahwa pemerintah semakin bergantung pada pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini berisiko menambah premi risiko dan meningkatkan biaya utang negara.

Menurut Josua, meskipun debt switching dapat membantu dalam jangka pendek, tetap ada risiko kenaikan beban bunga, terutama jika penukaran dilakukan saat imbal hasil tinggi atau jika perpanjangan tenor utang menyebabkan pembayaran bunga berlangsung lebih lama. 

“Yang penting bukan hanya nominalnya, tetapi apakah langkah ini benar-benar menurunkan biaya utang secara keseluruhan sambil mengurangi risiko jatuh tempo,” tambahnya.

Kepercayaan Pasar Tetap Dijaga

Dengan berbagai pandangan yang ada, baik yang mendukung maupun yang mengkritik, yang terpenting bagi pemerintah dan BI adalah menjaga kepercayaan pasar. 

Wakil Menteri Keuangan, sekaligus Deputi Gubernur BI terpilih, Thomas Djiwandono, menegaskan bahwa langkah debt switching ini tidak akan mengganggu stabilitas pasar keuangan. Transaksi dilakukan di pasar sekunder, sehingga tidak ada perubahan mendasar dalam dinamika pasar obligasi Indonesia.

“Hitungan-hitungannya sudah dikalkulasi dengan matang,” ujar Thomas Djiwandono, memberikan jaminan bahwa kebijakan ini telah dipersiapkan dengan teliti dan berfokus pada kestabilan pasar.

Sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi, baik pemerintah maupun Bank Indonesia berupaya untuk menyeimbangkan kebijakan fiskal dan moneter dengan langkah-langkah yang proaktif dalam mengelola beban utang dan menjaga kepercayaan pasar. 

Meski tidak ada solusi yang sempurna, kebijakan debt switching ini bisa menjadi salah satu cara untuk merespons tantangan fiskal yang ada, dengan memperpanjang tenor utang dan memberikan ruang bagi pengelolaan anggaran yang lebih fleksibel.