JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan upaya serius yang dilakukan untuk mencegah potensi penyelewengan dan korupsi di lingkup Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memantau aktivitas rekening pejabat di bawah jabatannya.
Dalam wawancara dengan wartawan, Purbaya menegaskan bahwa ia memiliki akses penuh terhadap rekening semua pejabat di kementeriannya, khususnya pada tingkat eselon I hingga eselon III. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga integritas dan akuntabilitas di lingkungan Kemenkeu.
Dengan akses tersebut, Purbaya bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh pejabat tidak ada yang mencurigakan.
Pengawasan terhadap rekening ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat budaya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa pengawasan ini mencakup pemeriksaan laporan harta kekayaan pejabat, yang sering menjadi sumber informasi penting dalam mendeteksi potensi penyelewengan.
Meningkatkan Akuntabilitas dengan Pengawasan Berlapis
Dalam menjalankan tugasnya, Purbaya menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap pejabat Kemenkeu, khususnya di tingkat eselon I hingga eselon III.
Meskipun pengawasan terhadap pejabat pada level eselon I tergolong cukup ketat, di mana sebagian besar transaksi mereka tercatat dalam pola yang wajar, Purbaya mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada sistem pengawasan yang matang, pengawasan lebih lanjut tetap diperlukan untuk semua jenjang jabatan. Hal ini sebagai bentuk preventif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi.
Menteri Purbaya menambahkan bahwa laporan harta kekayaan pejabat juga menjadi bagian dari sistem pengawasan yang dilakukan, baik melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) maupun melalui data pembanding dari tahun-tahun sebelumnya.
Dengan cara ini, Purbaya berharap dapat mendeteksi adanya lonjakan atau transaksi yang tidak wajar yang berpotensi terkait dengan praktik korupsi.
Mengawasi dengan Transparansi dan Tanggung Jawab
Purbaya juga mengingatkan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada rekening pejabat eselon I hingga III, tetapi juga berlaku untuk pegawai pada tingkat yang lebih rendah, terutama ketika mereka naik jabatan.
Pemeriksaan harta kekayaan para pegawai yang akan naik jabatan menjadi penting agar tidak ada pihak yang bisa menyembunyikan sumber daya atau kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengangkatan pejabat baru tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak terpengaruh oleh tindakan yang merugikan negara.
"Jadi, nggak bisa sembunyi-sembunyi lagi pejabat kami dari pengawasan," ungkap Purbaya.
Menurutnya, meskipun pengawasan yang diterapkan sudah cukup ketat, masih ada tantangan dalam menghadapi mereka yang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan praktik penyalahgunaan.
Namun, Purbaya tetap optimistis bahwa pengawasan yang ketat ini akan membantu memperbaiki sistem secara keseluruhan.
Tindakan Cepat untuk Memperkuat Pengawasan Pajak
Selain pengawasan terhadap rekening pejabat, Purbaya juga mengambil langkah cepat dalam memperkuat pengawasan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Belum lama ini, Purbaya melantik empat pejabat baru di DJP wilayah Jakarta Utara. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal dan untuk memastikan kesinambungan layanan perpajakan yang optimal kepada masyarakat.
Menurut Purbaya, penggantian pejabat pajak dilakukan karena ada beberapa pejabat yang tengah terlibat dalam proses hukum di KPK, yang dapat mengganggu pelayanan kepada publik.
Langkah ini, menurut Purbaya, sangat penting mengingat ada sejumlah pejabat di Kemenkeu yang terlibat dalam kasus korupsi, seperti yang terjadi dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.
Dalam operasi tersebut, lima tersangka telah ditetapkan terkait dengan dugaan suap dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Madya Jakarta Utara.
Oleh karena itu, Menteri Keuangan memastikan bahwa penggantian pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut akan segera dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap pelayanan publik dan memastikan bahwa Kemenkeu tetap berfokus pada tugas utamanya.
Pencegahan Korupsi Melalui Pembenahan Sistem dan Pembaruan Reguler
Upaya untuk mencegah korupsi di Kemenkeu tidak hanya terbatas pada pengawasan rekening dan pelantikan pejabat baru. Menteri Purbaya menekankan pentingnya pembenahan sistem secara menyeluruh, termasuk revisi terhadap regulasi yang sudah ada.
Pengawasan yang ketat, diimbangi dengan regulasi yang lebih baik dan penerapan teknologi yang transparan, diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang lebih baik dan mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa depan.
Dengan kebijakan yang lebih tegas ini, Purbaya berharap dapat membangun budaya kerja yang bersih di Kemenkeu. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga kredibilitas Kemenkeu sebagai institusi yang berfungsi mengelola keuangan negara dengan baik, transparan, dan bebas dari korupsi.
Menteri Keuangan juga berharap bahwa pengawasan internal yang ketat ini dapat menjadi contoh bagi kementerian atau lembaga lain untuk menerapkan prinsip yang sama dalam mengelola anggaran negara dan kekayaan negara.
