JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia. 

Peringatan ini berlaku mulai 17 Januari hingga 20 Januari 2026, menyusul pengaruh angin kencang akibat sistem tekanan rendah dan aktivitas siklon tropis.

BMKG menegaskan bahwa fenomena ini dapat menimbulkan risiko bagi pelayaran, nelayan, dan kegiatan maritim lainnya. Kewaspadaan sangat diperlukan, khususnya di perairan yang berpotensi menimbulkan gelombang 2,5 hingga 4 meter.

Kombinasi siklon tropis Nokaen di Laut Filipina utara Maluku Utara dan bibit siklon 96S serta 97S memicu peningkatan kecepatan angin permukaan. Hal ini secara langsung berdampak pada tingginya gelombang di berbagai wilayah perairan di Indonesia.

Penyebab Peningkatan Gelombang Tinggi

BMKG menjelaskan, ketiga sistem siklon tropis ini berkontribusi pada terbentuknya gelombang tinggi. Siklon Nokaen, 96S di Samudra Hindia selatan Jawa Timur, serta 97S di pesisir utara Australia meningkatkan pola konvektif dan pergerakan angin.

Pola angin di utara Indonesia bertiup dari Barat Laut hingga Timur Laut dengan kecepatan 6–25 knot. Sementara itu, di wilayah selatan, arah angin didominasi dari Barat hingga Barat Laut dengan kecepatan 6–30 knot.

Wilayah yang berpeluang mengalami gelombang tertinggi adalah Laut Banda dan Laut Arafuru. Kecepatan angin tinggi di kedua perairan ini berpotensi membahayakan pelayaran, khususnya bagi kapal nelayan dan feri.

Wilayah Berisiko Gelombang Tinggi

BMKG membagi wilayah berisiko gelombang tinggi menjadi dua kategori. Gelombang 1,25–2,5 meter diperkirakan terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Aceh dan Nias, Selat Karimata bagian utara, Selat Makassar bagian selatan, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Sumbawa, Teluk Bone, Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram, Laut Arafuru bagian utara, Samudra Pasifik utara Papua dan Maluku, serta perairan Papua Barat Daya.

Sementara gelombang 2,5–4 meter diprediksi terjadi di Samudra Hindia barat Kep. Mentawai, Bengkulu, Lampung, Samudra Hindia selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Samudra Hindia selatan NTT, Laut Arafuru bagian barat hingga timur, dan Samudra Pasifik utara Maluku.

Kondisi ini menuntut perhatian lebih bagi pelaku aktivitas maritim. Risiko tinggi gelombang dapat membahayakan kapal nelayan, kapal tongkang, dan feri jika tidak mematuhi batas aman kecepatan angin dan ketinggian gelombang.

Imbauan Keselamatan Pelayaran

BMKG menegaskan, perahu nelayan berisiko tinggi bila kecepatan angin ?15 knot dan gelombang ?1,25 meter. Kapal tongkang perlu waspada jika angin mencapai ?16 knot dan gelombang ?1,5 meter. Sementara kapal feri berisiko jika kecepatan angin ?21 knot dan gelombang ?2,5 meter.

Masyarakat dan pelaku aktivitas maritim diimbau selalu memantau informasi cuaca terbaru melalui situs resmi BMKG maritim, aplikasi InfoBMKG, dan media sosial resmi @bmkgmaritim. Pemantauan ini penting untuk mitigasi risiko dan keselamatan pelayaran.

Selain itu, BMKG menekankan pentingnya kesiapan armada, jalur pelayaran yang aman, dan koordinasi antar pihak terkait. Langkah-langkah mitigasi dini akan membantu meminimalkan risiko kecelakaan laut serta kerugian materiil akibat gelombang tinggi.

Peringatan BMKG ini menjadi pengingat bahwa kondisi laut Indonesia sangat dinamis. Kombinasi tekanan rendah, aktivitas siklon, dan pengaruh angin dari Samudra Hindia hingga Pasifik memerlukan kesiapsiagaan maksimal.

Bagi masyarakat pesisir, nelayan, operator kapal, dan pelayaran komersial, kewaspadaan terhadap gelombang tinggi sangat krusial. Gelombang tinggi bukan hanya ancaman bagi keselamatan, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi logistik dan aktivitas ekonomi maritim.

BMKG juga mengimbau agar kapal-kapal kecil menunda pelayaran jika memungkinkan. Jika tetap beroperasi, penyesuaian rute, penguatan jangkar, dan pemantauan rutin terhadap perubahan kondisi gelombang menjadi langkah penting.

Selain keselamatan pelayaran, BMKG menekankan pentingnya komunikasi cepat antar pihak terkait. Laporan situasi laut, koordinasi antar nelayan, dan sistem peringatan dini harus diaktifkan untuk menekan risiko kecelakaan akibat gelombang tinggi.

Peringatan ini berlaku hingga 20 Januari 2026. Dengan langkah mitigasi dan kewaspadaan yang tepat, risiko kerugian maupun kecelakaan akibat gelombang tinggi dapat diminimalkan. Masyarakat diimbau untuk selalu mengakses informasi resmi BMKG secara berkala.