JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menegaskan pemerintah sangat menghargai kontribusi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Prioritas diplomasi internasional kini diarahkan untuk promosi dan perlindungan PMI. Hal ini menjadi arahan langsung Presiden dalam berbagai rapat strategis lintas kementerian.

Diplomasi dan Perlindungan Pekerja Migran

Presiden menekankan agar diplomasi luar negeri menekankan perlindungan pekerja migran di berbagai sektor. Penempatan pekerja migran profesional akan diutamakan di sektor formal. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pekerja Indonesia pada sektor domestik.

Pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk memastikan perlindungan hak-hak PMI. Diplomasi aktif dilakukan untuk menjalin kesepakatan bilateral terkait standar kerja dan gaji. Setiap kebijakan diarahkan agar para pekerja aman dan memperoleh manfaat maksimal.

Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme

Pemerintah tengah menyusun anggaran khusus untuk memastikan lulusan SMA/SMK dapat terserap di pasar tenaga kerja internasional. Upaya ini membutuhkan waktu agar anggaran dapat dialokasikan secara adil. Setiap pekerja migran diharapkan memiliki keterampilan sesuai standar global.

Pelatihan bahasa dan keahlian teknis menjadi fokus utama sebelum penempatan. Hal ini memastikan PMI dapat bersaing di pasar tenaga kerja profesional. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kesiapan mereka.

Target Penempatan 500 Ribu PMI

Pemerintah menargetkan penempatan 500 ribu pekerja migran sesuai kebutuhan pasar global. Target ini sejalan dengan peluang besar di sektor formal di berbagai negara. Pemerintah memastikan pekerja memiliki kompetensi dan perlindungan yang memadai.

Setiap calon PMI akan mendapatkan jaminan kepastian pendapatan dan hak-hak ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah juga mengawasi kepatuhan negara penempatan terhadap standar kerja internasional. Hal ini penting untuk menjaga reputasi PMI dan perlindungan hukum mereka.

Strategi Lembaga dan Kementerian Terkait

Kementerian P2MI berperan dalam menyiapkan semua pekerja migran agar sesuai standar. Lembaga ini memastikan proses seleksi, pelatihan, dan penempatan berjalan transparan dan profesional. Dukungan lintas kementerian memperkuat langkah pemerintah dalam diplomasi perlindungan PMI.

Kebijakan ini juga memastikan seluruh prosedur berjalan adil bagi seluruh calon PMI. Pemerintah menekankan perlunya sinergi antara pendidikan, pelatihan, dan pengawasan penempatan. Dengan begitu, pekerja migran mendapatkan perlindungan maksimal dan kemampuan profesional yang memadai.

Kepastian Hak, Pendapatan, dan Perlindungan

Cak Imin menegaskan setiap pekerja migran akan memiliki kepastian pendapatan yang layak. Selain itu, hak-hak mereka dijamin sesuai standar internasional. Perlindungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memajukan tenaga kerja profesional Indonesia di pasar global.

Langkah ini diharapkan mendorong motivasi anak-anak negeri untuk bekerja di luar negeri dengan aman dan produktif. Pemerintah juga memastikan pelaksanaan program dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan, hak, dan profesionalisme PMI menjadi fokus utama diplomasi luar negeri.