JAKARTA - Pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera menjadi perhatian utama pemerintah pusat.
Setelah banjir bandang dan longsor menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyediaan hunian bagi para pengungsi tidak boleh tertunda.
Pemerintah diminta bergerak cepat agar masyarakat terdampak segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk segera merampungkan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi para pengungsi terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa arahan Presiden menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian sebagai bagian dari tanggung jawab negara kepada warga yang terdampak bencana alam. Pemerintah ingin memastikan bahwa para pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tempat penampungan darurat.
“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Seskab Teddy saat dihubungi di Jakarta.
Arahan Berdasarkan Peninjauan Lapangan
Instruksi yang diberikan Presiden Prabowo kepada para menteri bukan tanpa dasar. Dalam rapat terbatas tersebut, sejumlah arahan merupakan hasil dari peninjauan langsung Presiden ke berbagai daerah terdampak bencana. Presiden turun langsung melihat kondisi warga dan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah Sumatera.
Peninjauan pertama dilakukan pada awal Desember di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh; serta Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat. Dalam kunjungan tersebut, Presiden melihat secara langsung dampak banjir bandang dan longsor yang merusak rumah warga dan fasilitas umum.
Kunjungan berikutnya dilakukan di Provinsi Aceh dengan menyambangi Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh. Presiden kemudian melanjutkan peninjauan ke Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah. Selain itu, Presiden juga mengunjungi Kabupaten Langkat di Sumatera Utara untuk memastikan penanganan bencana berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Data Kerusakan dan Kebutuhan Hunian
Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo menerima laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto terkait dampak kerusakan akibat bencana. Laporan tersebut menunjukkan bahwa jumlah rumah warga yang terdampak mencapai puluhan ribu unit.
Kepala BNPB melaporkan bahwa terdapat lebih dari tiga puluh ribu rumah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan longsor. Angka tersebut masih berpotensi bertambah seiring dengan proses pendataan lanjutan yang dilakukan BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian, baik yang bersifat sementara maupun permanen. Hunian sementara diprioritaskan bagi warga yang harus direlokasi karena rumahnya tidak lagi layak huni atau berada di zona rawan bencana.
Skema Pembangunan Hunian
Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB mengusulkan skema pembagian tugas dalam pembangunan hunian bagi pengungsi. Pembangunan hunian sementara diusulkan untuk dikerjakan oleh personel TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas penanggulangan bencana. Sementara itu, pembangunan hunian tetap akan menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden.
Skema tersebut dinilai dapat mempercepat proses pemulihan karena melibatkan berbagai unsur negara secara terkoordinasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kategori korban bencana mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
Anggaran dan Spesifikasi Hunian
Terkait kebutuhan anggaran, BNPB mengajukan besaran biaya pembangunan hunian tetap kepada Presiden Prabowo. Setiap unit hunian tetap diusulkan mendapatkan anggaran enam puluh juta rupiah. Sementara itu, anggaran untuk pembangunan hunian sementara dialokasikan sebesar tiga puluh juta rupiah per unit.
Hunian sementara yang akan dibangun memiliki ukuran tiga puluh enam meter persegi. Bangunan tersebut dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti kamar tidur, sarana mandi, cuci, dan kakus, serta ruangan pendukung lainnya agar pengungsi dapat tinggal dengan lebih layak selama masa pemulihan.
Komitmen Percepatan Pemulihan
Perintah Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan hunian mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran. Hunian yang layak dipandang sebagai fondasi penting agar warga dapat kembali menjalani kehidupan secara normal setelah kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya memastikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap tidak hanya cepat, tetapi juga memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban psikologis para pengungsi sekaligus mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak bencana di Sumatera.
