JAKARTA - Langkah reformasi yang dilakukan Purbaya dalam menata tata kelola keuangan negara menjadi perhatian publik karena dinilai membawa pendekatan baru yang berbeda dari praktik konvensional selama ini.
Kebijakannya dianggap berani, bahkan di luar kebiasaan birokrasi yang selama bertahun-tahun berjalan dengan pola lama. Bagi sebagian kalangan, terobosan tersebut menjadi sinyal positif bagi arah perubahan sistem keuangan negara agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Masyarakat wajar terkejut dengan kebijakan baru yang diterapkan. Sebab, arah dari kebijakan itu menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat banyak, meski di sisi lain menimbulkan resistensi di kalangan tertentu.
Purbaya yang berlatar belakang insinyur teknik elektro dan ekonom, menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat dengan melawan praktik lama yang dinilai tidak sesuai dengan amanat konstitusi.
Menurut pandangannya, kemiskinan struktural yang menahun dan mencederai semangat Pasal 33 UUD 1945 tidak bisa lagi dibiarkan. Sebagai pejabat negara yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, Purbaya menganggap perjuangan ini sebagai panggilan nurani.
Ia tidak hanya menata sistem keuangan negara, tetapi juga menghadapi kelompok yang selama ini diidentifikasi menghalangi pemerataan ekonomi nasional. Dalam pandangan Purbaya, memperjuangkan kedaulatan ekonomi rakyat adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pejabat publik.
Sikap Tegas terhadap Efisiensi Anggaran dan Akuntabilitas Program
Kementerian Keuangan di bawah arahan Purbaya menunjukkan langkah konkret dengan meninjau kembali sistem aliran dana ke berbagai lembaga negara. Ia menegaskan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran.
Bila terdapat dana yang tidak digunakan sesuai tujuan, maka saldo tersebut harus dikembalikan ke kas negara. Prinsip ini diterapkan untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran publik benar-benar dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.
Langkah tegas itu memicu beragam reaksi. Beberapa lembaga pemerintahan menilai kebijakan tersebut mengganggu kewenangan masing-masing instansi. Namun Purbaya tetap berpegang pada prinsip bahwa semua penggunaan dana publik harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
Bila ditemukan penyimpangan, maka proses hukum menjadi jalan yang tidak bisa dihindari. Sikap ini memperlihatkan bahwa tata kelola keuangan negara tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan menyeluruh.
Salah satu kebijakan yang menimbulkan perdebatan adalah langkah Purbaya dalam mengoreksi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Ia menyoroti adanya indikasi ketidakwajaran dalam pembiayaan proyek, termasuk dugaan mark up yang tinggi.
Berdasarkan data perhitungan teknis, biaya pembangunan infrastruktur proyek tersebut dinilai jauh melebihi nilai wajar. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan proyek yang melibatkan berbagai pihak sejak awal.
Selain itu, Purbaya menyoroti persoalan ketimpangan dalam tenaga kerja proyek tersebut. Ia menilai dominasi tenaga kerja asing dan perbedaan upah yang mencolok menimbulkan kecemburuan sosial di antara pekerja lokal.
Situasi ini bukan hanya menjadi persoalan keadilan, tetapi juga berpengaruh terhadap pembengkakan biaya pembangunan. Bagi Purbaya, masalah ini menunjukkan perlunya penataan lebih mendalam terhadap proyek strategis nasional agar selaras dengan semangat kemandirian bangsa.
Tantangan dan Ketegangan di Lingkar Pemerintahan
Reformasi yang dijalankan Purbaya tidak lepas dari dinamika politik di tingkat atas. Beberapa pejabat pemerintahan menilai langkah-langkah yang ia ambil terlalu berani dan berpotensi menimbulkan gesekan internal.
Salah satu perdebatan besar muncul ketika Purbaya bersikap kritis terhadap proyek kereta cepat yang dianggap sarat intervensi politik.
Keputusan yang awalnya berpihak pada Jepang dengan suku bunga rendah kemudian berubah arah ke China dengan beban bunga lebih tinggi. Perubahan ini menjadi pertanyaan besar yang masih perlu dijelaskan kepada publik.
Bagi Purbaya, transparansi dalam pengelolaan proyek publik adalah kunci untuk memastikan keuangan negara tidak disalahgunakan. Ia menolak penggunaan dana APBN untuk menutup kerugian proyek yang sejatinya merupakan kerja sama antarperusahaan BUMN.
Penolakan itu didasarkan pada prinsip bahwa tanggung jawab keuangan negara harus sesuai dengan peraturan dan tidak digunakan untuk menutupi kesalahan komersial. Sikap ini memperlihatkan bahwa Kementerian Keuangan bukan sekadar lembaga administratif, melainkan institusi pengawal akuntabilitas fiskal negara.
Konflik pandangan dengan sejumlah tokoh pemerintah tidak terhindarkan. Luhut Binsar Panjaitan (LBP) termasuk pihak yang bersitegang dengan Purbaya terkait kebijakan ini.
Ketegangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam memahami prinsip tata kelola keuangan negara. Namun di tengah tekanan politik dan birokratis, Purbaya tetap berpegang pada idealisme bahwa kepentingan publik tidak boleh dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak.
Harapan atas Dampak Reformasi bagi Rakyat
Meski langkah-langkah yang diambil menimbulkan perdebatan, banyak pihak menilai bahwa reformasi yang dijalankan Purbaya membawa semangat baru dalam pengelolaan keuangan negara.
Ia berusaha menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan nasional.
Efisiensi anggaran dan disiplin fiskal yang diterapkan Purbaya diyakini akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Dengan mengurangi potensi kebocoran dana dan memperketat pengawasan, dana publik bisa dialokasikan secara tepat untuk kepentingan masyarakat luas.
Upaya ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar dalam pengelolaan ekonomi nasional.
Dukungan terhadap langkah Purbaya datang dari berbagai kalangan yang menganggap kebijakannya sebagai bentuk nyata keberanian dan integritas.
Ia dipandang sebagai sosok pejabat publik yang konsisten menegakkan prinsip keadilan fiskal, meski menghadapi risiko besar. Bahkan, demi menjamin keselamatannya, beberapa pihak disebut turut memberikan dukungan keamanan bagi dirinya dan keluarganya.
Ke depan, keberlanjutan reformasi keuangan negara bergantung pada konsistensi kebijakan dan dukungan publik. Apabila langkah ini terus dijaga, maka hasil positif berupa kesejahteraan rakyat yang lebih merata dapat tercapai.
Bagi Purbaya, perubahan sistem bukan semata-mata urusan birokrasi, tetapi juga bentuk pengabdian terhadap amanat konstitusi dan masa depan bangsa.
