JAKARTA - Indonesia menegaskan posisinya sebagai salah satu negara berkembang yang serius menangani perubahan iklim dengan menjadikan transisi hijau sebagai peluang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya memandang krisis iklim sebagai ancaman, melainkan juga sebagai pintu masuk menuju era pembangunan berkelanjutan.
Dalam forum Climate Week NYC 2025, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa langkah-langkah konkret sedang dipersiapkan untuk memastikan transisi energi bersih sekaligus memperkuat daya saing nasional.
“Indonesia siap memimpin, siap bekerja sama, dan siap berinvestasi dalam solusi iklim,” ujar Hashim dalam keterangan pers di New York, Selasa (23 September 2025).
Perubahan Iklim Sudah Menjadi Kenyataan
Hashim mengingatkan bahwa kondisi geografis Indonesia dengan populasi lebih dari 285 juta jiwa membuat negara ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Fenomena seperti kenaikan permukaan laut, curah hujan ekstrem, hingga kebakaran hutan sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, pemerintah menetapkan target emisi nol bersih (Net Zero Emission/NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Target ini bukan hanya simbol, melainkan peta jalan yang harus ditempuh demi keberlanjutan generasi mendatang.
Strategi Ekonomi Hijau
Pemerintah mengadopsi strategi pembangunan ekonomi hijau yang bertujuan menurunkan emisi sekaligus membuka peluang kerja baru. Hashim menekankan bahwa aksi iklim tidak bisa dilihat sekadar sebagai kewajiban moral, melainkan bagian dari strategi kesejahteraan bangsa.
“Aksi iklim tidak hanya kewajiban, tetapi juga peluang emas untuk menciptakan kemakmuran bangsa sekaligus memberi kontribusi nyata bagi dunia,” tegasnya.
Sebagai langkah transisi, pemerintah mulai mengurangi penggunaan batu bara secara bertahap, adil, dan terukur. Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan komitmen global terhadap lingkungan.
Just Energy Transition Partnership (JETP)
Salah satu instrumen penting yang diusung Indonesia adalah Just Energy Transition Partnership (JETP). Melalui skema ini, pemerintah menggalang dukungan pembiayaan internasional guna mempercepat penggunaan energi terbarukan serta memperkuat jaringan listrik nasional.
JETP diharapkan menjadi motor percepatan transisi energi sekaligus menciptakan kolaborasi jangka panjang antara Indonesia dan mitra global.
Reforestasi dan Pemulihan Keanekaragaman Hayati
Selain sektor energi, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada aspek ekologi. Program reforestasi seluas 12 juta hektare dengan pendekatan multi-spesies, termasuk penanaman pohon buah, disiapkan untuk memulihkan keanekaragaman hayati dan menjaga habitat satwa.
Upaya ini bukan hanya bentuk mitigasi iklim, tetapi juga strategi untuk mengintegrasikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.
Bursa Karbon Nasional
Untuk mendukung agenda hijau, pemerintah menyiapkan bursa karbon nasional. Mekanisme ini diharapkan mampu mengubah potensi alam menjadi nilai ekonomi sekaligus membuka peluang kerja sama global.
Dengan adanya bursa karbon, Indonesia berkesempatan menjadi pusat perdagangan emisi di kawasan, sehingga memberi dorongan pada perusahaan untuk lebih serius mengurangi jejak karbon mereka.
Inisiatif Energi Terbarukan dan Teknologi Hijau
Sejumlah langkah konkret telah dirancang. Pemerintah menargetkan elektrifikasi sebesar 103 gigawatt, dengan 75 persen bersumber dari energi terbarukan.
Selain itu, regulasi pasar karbon sukarela tengah dipersiapkan. Pemerintah juga fokus pada pengembangan carbon capture, utilisation, and storage (CCUS), serta solusi karbon biru berbasis ekosistem laut, termasuk budidaya rumput laut.
Semua inisiatif ini dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai pelopor di bidang energi bersih dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Posisi Indonesia di Panggung Global
Hashim menegaskan bahwa langkah Indonesia tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga kontribusi nyata bagi dunia. Dengan luasnya hutan tropis dan potensi energi terbarukan yang besar, Indonesia memiliki modal strategis untuk menjadi pemimpin global dalam solusi iklim berbasis keadilan.
“Indonesia bertekad mengubah tantangan iklim menjadi peluang pembangunan hijau,” tegasnya.
Menyatukan Lingkungan dan Ekonomi
Pemerintah menekankan bahwa agenda pembangunan hijau dirancang agar selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Transisi energi, reforestasi, hingga bursa karbon adalah bagian dari kerangka besar untuk memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan.
Dengan komitmen ini, pemerintahan Prabowo berharap Indonesia mampu mencapai keseimbangan antara kebutuhan energi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
Partisipasi Indonesia dalam Climate Week NYC 2025 memperlihatkan tekad kuat pemerintah untuk menempatkan isu iklim dalam prioritas nasional. Serangkaian kebijakan yang disiapkan membuktikan bahwa transisi hijau tidak lagi wacana, melainkan strategi nyata menuju masa depan berkelanjutan.
Dengan dukungan internasional, penguatan regulasi, serta keterlibatan masyarakat, Indonesia optimistis dapat mencapai target Net Zero Emission lebih cepat dari rencana awal.
