TANJUNGPINANG - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) baru saja memperingati hari jadinya yang ke-59 pada tanggal 10 Mei 2026 yang lalu dengan mengusung slogan tema “Mengawal Pangan, Menjaga Masa Depan”.
Momen perayaan tersebut menjadi sangat spesial lantaran perusahaan berhasil mengukir sejarah baru melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang menyentuh angka 5,3 juta ton, di mana jumlah ini melonjak dari posisi 4,2 juta ton pada tahun 2025 kemarin.
Pencapaian besar ini menjadi bukti konkret dari kontribusi serta komitmen penuh Bulog dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pada saat ini, fokus transformasi bisnis yang tengah dijalankan oleh pihak Bulog diarahkan pada sektor pembangunan infrastruktur pascapanen demi memperkokoh ketahanan pangan nasional di seluruh penjuru negeri, mulai dari Sabang hingga ke Merauke.
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi salah satu wilayah strategis yang memperoleh perhatian besar dari Bulog, mengingat posisinya berada di beranda utara Indonesia serta berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Kondisi geografis Kepri yang mencakup 2.408 pulau dengan 394 pulau yang berpenghuni memicu tantangan tersendiri dalam upaya menjaga stabilitas ketahanan pangan lokal. Hambatan ini semakin tinggi karena Kepri bukan merupakan daerah produsen pertanian, ditambah lagi ongkos logistik pengiriman barang pokok antarpulau lewat jalur laut tergolong sangat mahal.
Oleh sebab itu, peran serta kehadiran fisik dari Bulog sangatlah dinantikan dan dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan guna menjamin ketersediaan pasokan barang pokok serta menjaga stabilitas harganya.
Bulog pun terus berupaya memperluas jangkauan distribusi barang melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) atau beras medium ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di wilayah Kepri dengan agenda penambahan unit gudang baru secara bertahap yang dimulai dari tahun 2026 ini.
Kepala Bulog Cabang Tanjungpinang Arief Alhadihaq mengonfirmasi bahwa fasilitas gudang baru tersebut bakal didirikan di lima titik lokasi yang tersebar pada beberapa wilayah, yakni Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Kabupaten Lingga.
Untuk daerah Natuna, pihak Bulog mengagendakan penambahan sebanyak tiga unit gudang baru yang berlokasi di Pulau Laut, Midai, dan Serasan, di mana tiap-tiap gudang memiliki daya tampung sebesar 1.000 ton beras. Sementara saat ini, Natuna sebenarnya telah disokong oleh dua unit gudang penyimpanan Bulog yang bertempat di wilayah Ranai dan Sedanau dengan kapasitas penampungan yang sama, yaitu masing-masing 1.000 ton.
Selanjutnya, untuk wilayah Kepulauan Anambas rencananya akan dibangun satu unit gudang tambahan yang ditempatkan di Pulau Jemaja dengan kapasitas tampung sebesar 1.000 ton beras. Fasilitas ini melengkapi infrastruktur yang sudah ada sebelumnya, karena daerah tersebut baru disokong oleh satu unit gudang Bulog yang terletak di Tarempa dengan daya tampung yang setara.
Sedangkan di Kabupaten Lingga, target realisasi pembangunan satu unit gudang baru di Pulau Dabok dengan kapasitas tampung sebesar 1.000 ton beras diproyeksikan bakal berjalan pada tahun 2027 mendatang.
Bagi beberapa wilayah lainnya seperti Kota Batam serta Pulau Bintan—yang mencakup area Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan—dinilai sudah cukup mumpuni untuk memenuhi kebutuhan stok beras harian masyarakat setempat karena masing-masing telah ditopang oleh gudang Bulog berkapasitas 2.000 hingga 3.500 ton.
Sementara itu, untuk keperluan di Kabupaten Karimun, operasional Bulog sejauh ini masih mengandalkan sistem sewa fasilitas gudang dengan kapasitas daya tampung sebesar 800 ton beras. Namun dalam waktu dekat, pihak pemerintah pusat dijadwalkan akan segera mendirikan bangunan gudang berstatus permanen yang memiliki kapasitas tampung mencapai 2.000 ton di daerah tersebut.
Agenda pendanaan untuk proyek pembangunan seluruh gudang baru milik Bulog di wilayah hinterland Kepri ini bersumber dari anggaran APBN, sementara pihak pemerintah daerah setempat berkontribusi dengan menyediakan dana hibah tanah atau lahan.
Tidak sebatas mendirikan infrastruktur pergudangan saja, pihak Bulog juga merancang area tersebut sebagai sebuah kompleks terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas kantor, rumah dinas, musala, sekaligus mengaryakan masyarakat lokal untuk mengurusi kegiatan bongkar muat komoditas beras.
Langkah penambahan lima unit gudang baru di area Kepri ini dipicu oleh faktor geografis wilayah antarpulau yang memiliki jarak kendali cukup jauh, di mana kondisi tersebut berimbas pada tingginya ongkos operasional pengiriman beras. Situasi di lapangan juga semakin dipersulit oleh faktor kondisi cuaca yang kerap kali berubah secara ekstrem dan tidak menentu.
Sebagai ilustrasi kasus, rute perjalanan laut yang ditempuh dari wilayah Ranai selaku ibu kota dari Natuna menuju ke area Pulau Laut—yang merupakan salah satu kecamatan di Natuna—memerlukan durasi waktu berlayar kurang lebih sekitar enam jam.
Keberadaan dari fasilitas gudang baru ini diharapkan bisa menjadi pilar utama dalam memperkokoh ketahanan pangan di kawasan 3T melalui optimalisasi pengelolaan cadangan beras pemerintah oleh Bulog. Langkah ini dilakukan agar komoditas beras medium yang dipatok dengan harga terjangkau dapat diakses oleh wilayah yang belum tersentuh maupun yang sudah menerima program SPHP namun harganya masih tinggi akibat rantai distribusi yang terlalu panjang.
Di samping itu, pihak Bulog juga memiliki kemampuan untuk mengirimkan pasokan komoditas beras lebih awal sebagai langkah antisipasi menyambut musim angin utara yang berpotensi memicu gelombang laut setinggi empat meter dan menghambat proses pengapalan beras ke pulau-pulau luar.
Wilayah Kepri yang komposisi areanya terdiri atas empat persen daratan dan 96 persen lautan, hingga kini masih menggantungkan pemenuhan mayoritas pasokan komoditas bahan pokok, khususnya beras, dari kiriman luar daerah atau provinsi tetangga.
Sebagai sebuah entitas BUMN yang bergerak pada sektor logistik pangan, Bulog mengemban fungsi yang amat krusial dalam menjamin ketersediaan komoditas pangan bagi seluruh warga Kepri, mulai dari area perkotaan hingga ke pulau-pulau yang berada di perbatasan luar.
Di tengah maraknya persaingan berbagai merek produk beras lokal maupun impor yang beredar luas di pasaran Kepri, Bulog hadir menyediakan opsi berupa beras medium berkualitas sebagai alternatif bahan pangan bagi masyarakat. Komoditas beras medium ini sekaligus menjadi produk pangan yang paling ekonomis di pasar, dengan patokan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp13.100 per kilogram atau senilai Rp65.500 untuk kemasan ukuran lima kilogram.
Ketersediaan stok beras tersebut dikirimkan dari berbagai wilayah produsen, seperti dari Pulau Jawa, Sumatera Utara, hingga Pekanbaru di Riau, melalui moda transportasi laut dengan durasi waktu pengiriman barang yang memakan waktu hingga beberapa hari.
Biaya logistik operasionalnya pun tercatat jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan moda transportasi darat, apalagi kondisi ini diperparah oleh adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipengaruhi oleh situasi eskalasi geopolitik di tingkat global.
Walaupun demikian, Bulog memberikan garansi bahwa komoditas beras medium yang dipasok ke Kepri melalui pintu masuk Batam ataupun Tanjungpinang, kemudian dialokasikan ke pulau terluar seperti Natuna dengan waktu tempuh laut selama dua pekan, akan tetap dijual pas dengan standar HET.
Hal ini dapat diwujudkan karena seluruh komponen ongkos logistik pengiriman untuk program beras SPHP disubsidi dan ditanggung penuh oleh pihak pemerintah, sehingga harga tebus di tingkat konsumen tetap selaras dengan HET dan berlaku merata di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan komoditas beras di Kepri, pihak Bulog menerapkan strategi sistem manajemen buffer stock dengan menghitung estimasi kebutuhan penjualan minimal untuk durasi waktu tiga bulan ke depan.
Petugas Bulog juga secara berkala melakukan kegiatan monitoring di seluruh gudang penyimpanan sembari mengalkulasi volume penyerapan pasar atas komoditas beras tersebut. Apabila indikator volume stok memperlihatkan tanda penipisan, maka proses penambahan pasokan akan segera dijalankan.
Berdasarkan rincian data statistik, tingkat keperluan komoditas beras program SPHP di wilayah Kepri menyentuh angka 50 ton per bulan untuk wilayah Natuna, 50 ton untuk kawasan Anambas, 100 ton untuk daerah Lingga, 200 ton untuk area Tanjungpinang dan Bintan, 200 ton untuk wilayah Batam, serta sebanyak 150 ton untuk wilayah Karimun.
Untuk kondisi paling mutakhir, Bulog menegaskan bahwa ketersediaan stok beras medium di wilayah Kepri berada dalam status aman untuk mencukupi kebutuhan selama empat bulan ke depan. Di fasilitas gudang Bulog Tanjungpinang yang memegang peran sebagai hub distribusi menuju ke pulau-pulau di sekitarnya, saat ini tercatat masih menyimpan volume stok berkisar 2.050 ton.
Pihak Bulog juga mengidentifikasi adanya tren kenaikan terhadap angka permintaan komoditas beras medium ini dari tahun ke tahun. Di wilayah Tanjungpinang contohnya, angka konsumsi beras SPHP pada periode tahun 2025 berada di kisaran 10 ton per bulan, namun kemudian melonjak drastis menjadi 70 hingga 80 ton per bulan pada periode tahun 2026 ini.
Fenomena tersebut memberikan gambaran nyata bahwa produk beras kelolaan Bulog kian diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat di tengah kondisi lonjakan harga beras di Kepri yang dipicu oleh mahalnya ongkos logistik transportasi laut.
Di area Kepri sendiri, jenis komoditas beras hanya dipetakan ke dalam dua klasifikasi saja, yaitu jenis premium serta jenis medium (SPHP). Untuk varietas komoditas beras medium yang tersedia di wilayah Kepri adalah varietas IR 64 serta IR 42. Karakteristik mayoritas warga setempat lebih menyukai konsumsi varietas beras IR 42 yang memiliki tekstur berderai (pera).
Di sisi lain, pihak Bulog memberikan jaminan bahwa kualitas komoditas beras medium yang dilepas ke pasaran sudah melalui tahapan proses inspeksi yang ketat dan selaras dengan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan.
Pada setiap pagi hari, para petugas akan membuka fasilitas gudang guna melakukan pengecekan kualitas fisik beras lantaran komoditas pangan ini sangat sensitif terhadap faktor temperatur suhu serta tingkat kelembapan udara ruangan.
Langkah perawatan berkala diimplementasikan melalui metode spraying, yakni tindakan penyemprotan cairan insektisida ke bagian area dinding serta permukaan lantai gudang dengan tujuan untuk membasmi hama. Apabila petugas mendeteksi adanya populasi hama berkisar tiga hingga lima ekor pada komoditas beras, maka pihak Bulog akan segera melakukan tindakan fumigasi atau proses sterilisasi hama menggunakan media gas pestisida di dalam ruangan yang tertutup rapat.
Mutu dan kualitas dari beras kelolaan Bulog ini pun mendapatkan apresiasi dan pengakuan langsung dari Bupati Karimun, Iskandarsyah. Pada beberapa waktu yang lalu, dirinya memperlihatkan secara langsung proses pengolahan beras medium milik Bulog menjadi nasi hangat, kemudian mencicipinya dan membagikan dokumentasi video tersebut lewat platform media sosial pribadi miliknya.
Iskandarsyah dalam kesempatan tersebut turut mengimbau dan mengajak segenap lapisan masyarakat untuk beralih mengonsumsi komoditas beras medium Bulog karena kualitasnya terbukti baik, memiliki harga yang ekonomis, serta ketersediaan stoknya mampu mencukupi kebutuhan harian warga.
“Beras Bulog cukup bagus, enak dan lembut. Ini sebenarnya soal selera saja,” kata kami.
Pihak Bulog secara intensif terus menjalankan program intervensi terhadap harga komoditas beras agar posisinya tetap stabil di pasar, di mana salah satu metodenya ialah dengan memperluas jangkauan rantai distribusi beras SPHP melalui jaringan mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di area pasar tradisional, gerai ritel modern, hingga ke lingkungan pemukiman warga.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada sekitar 200 unit jaringan RPK Bulog yang aktif beroperasi di seputar wilayah Kepri, mulai dari area Tanjungpinang, Bintan, Lingga, hingga ke kawasan Anambas. Kehadiran dari unit RPK ini sangat membantu mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan produk beras medium dengan patokan harga yang jauh lebih murah.
Aktivitas penyaluran komoditas beras SPHP ini pun turut memberikan dampak positif berupa keuntungan ekonomi bagi para pemilik mitra RPK. Jaringan mitra membelinya langsung dari fasilitas gudang Bulog dengan nominal harga Rp11.300 per kilogram, untuk selanjutnya dipasarkan kembali ke konsumen pada kisaran harga Rp12.500 hingga Rp12.700 per kilogram.
Rata-rata volume penyerapan pasokan beras SPHP di setiap unit RPK berkisar antara 500 kilogram sampai dengan 1 ton untuk durasi setiap minggunya. Apabila volume persediaan barang dagangan tersebut sudah habis sebelum genap satu minggu, maka pihak mitra diperbolehkan untuk kembali melakukan pengajuan pemesanan stok baru ke pihak Bulog.
Langkah intervensi guna menjaga stabilitas harga beras juga ditempuh oleh Bulog melalui pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan lewat kolaborasi bersama pihak pemerintah daerah setempat, di mana agenda ini biasanya rutin digelar menjelang momentum hari besar nasional ataupun perayaan keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Kepri, Rika Azmi, mengutarakan bahwa sepanjang periode tahun 2026 ini, agenda GPM dijadwalkan akan dilaksanakan pada 69 titik lokasi yang tersebar di tujuh wilayah kabupaten/kota di seluruh area Kepri.
Lewat jalinan kemitraan strategis bersama pihak Bulog, pihak pemerintah daerah berupaya keras untuk meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat dalam pemenuhan komoditas pangan pokok, khususnya untuk komoditas beras medium dengan tawaran harga yang lebih miring atau berada di bawah rata-rata harga pasar.
Memasuki usia yang ke-59 tahun, Perum Bulog berkomitmen penuh untuk semakin memperkuat implementasi program Asta Cita Presiden RI pada bidang ketahanan pangan nasional melalui skema jalinan sinergi bersama pihak Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Program kolaborasi ini diproyeksikan untuk mengoptimalkan proses distribusi komoditas pangan pokok sekaligus mengendalikan stabilitas harga barang hingga menyentuh area pelosok desa serta kawasan perkampungan terpencil.
Bulog tercatat telah menyalurkan pasokan komoditas beras medium beserta produk minyak goreng untuk keperluan operasional dua gerai milik KDMP yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bintan, tepatnya di area Desa Kuala Sempang serta Desa Pengudang.
Dengan intensitas sebanyak dua kali dalam kurun waktu setiap bulannya, pihak Bulog Tanjungpinang secara konsisten mengirimkan pasokan komoditas beras medium menuju ke dua unit koperasi tersebut dengan kuantitas volume berkisar antara dua hingga empat ton.
Pihak Bulog memberikan catatan bahwa performa penyerapan produk beras SPHP di lingkungan KDMP menunjukkan tren yang sangat baik lantaran koperasi ini memiliki kemampuan untuk menembus dan melayani area yang berada di luar jangkauan segmen pasar pelanggan RPK, sehingga eksistensinya tidak mengganggu roda perputaran ekonomi dari masing-masing unit bisnis sembako yang sudah ada.
Pada lini komoditas lainnya, Bulog juga melakukan tindakan penyerapan terhadap komoditas cadangan jagung pemerintah (CJP) atau produk jagung pipil sebanyak 45 ton untuk area wilayah Kepri. Pada periode tahun ini, volume penyerapan CJP di wilayah Kepri dipatok target bisa menembus angka 100 ton, sementara untuk target di skala nasional ditetapkan berada di angka 1 juta ton.
Aktivitas produksi komoditas jagung pipil di wilayah tersebut merupakan buah dari hasil jalinan kerja sama antara pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, institusi kepolisian, serta kalangan kelompok tani lokal dengan ketetapan harga beli senilai Rp6.400 per kilogram.
Kegiatan penyerapan komoditas CJP oleh pihak Bulog ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat melalui institusi Badan Pangan Nasional (Bapanas) demi menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani serta peternak sekaligus mengamankan ketersediaan stok bahan baku.
Komoditas jagung pipil tersebut direkomendasikan sebagai instrumen dalam program stabilitas harga dan pasokan pangan (SPHP) guna menekan tingginya fluktuasi harga komoditas pakan untuk ternak jenis unggas.
Demi melancarkan jalur distribusi komoditas beras di kawasan Kepri, pihak Bulog memberikan dorongan kepada pihak pemerintah daerah serta sektor swasta untuk mengoptimalkan rute serta jadwal operasional kapal laut yang khusus mengangkut komoditas bahan pangan pokok.
Selama rentang waktu ini, mayoritas armada kapal pengangkut komoditas beras yang bertolak dari area Kuala Tungkal di Jambi, hanya bersandar dan melakukan bongkar muat di wilayah Batam. Komoditas beras tersebut selanjutnya terpaksa harus dibongkar lalu dimuat ulang untuk kemudian dikirimkan kembali menuju ke area Tanjungpinang dan Bintan memanfaatkan transportasi kapal RoRo, di mana proses ini memicu tambahan durasi waktu serta pembengkakan biaya operasional.
Alur distribusi dinilai bakal berjalan jauh lebih efisien dan hemat apabila armada kapal pengangkut dapat langsung berlayar menuju ke Tanjungpinang atau Bintan tanpa harus melakukan proses transit terlebih dahulu di Batam.
Selain fokus dalam memperkokoh lini distribusi barang, Bulog juga memberikan dorongan bagi program pengembangan sektor pertanian guna mendongkrak level kemandirian pangan di wilayah Kepri, salah satunya adalah lewat program budi daya tanaman padi gogo di Bintan yang ditargetkan mampu merealisasikan luasan lahan hingga 75 hektare pada tahun ini.
Komoditas padi gogo dipandang memiliki keunggulan berupa proses budi daya yang relatif lebih simpel lantaran tanaman ini mampu tumbuh subur pada area lahan tadah hujan tanpa memerlukan sokongan sistem jaringan irigasi yang rumit seperti pada model area sawah konvensional.
Untuk langkah ke depan, pihak Bulog menyatakan komitmennya untuk siap menyerap hasil panen berupa gabah padi gogo di wilayah Bintan demi menyokong tingkat kesejahteraan para petani lokal sekaligus memperkuat pilar ketahanan pangan di wilayah perbatasan Indonesia.
Menurut dia, kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa dengan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal.
Selain itu, ia memastikan koperasi juga akan berperan dalam penyaluran dan penyediaan kebutuhan pokok serta barang bersubsidi bagi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang dilakukan secara simbolis di Koperasi Merah Putih Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).
Ferry mengungkapkan, operasionalisasi 1.061 KDKMP tersebut merupakan tahap awal dari pengembangan koperasi secara nasional.
Secara keseluruhan, ia menyebut pembangunan KDKMP telah mencapai hampir 9.200 unit, yang akan dioperasikan secara bertahap di berbagai daerah.
“Ini merupakan awal dari KDKMP yang pembangunannya sudah hampir 100 persen untuk sekitar 9.200 unit, namun tahap pertama yang dioperasikan sebanyak 1.061 unit,” katanya.
Lebih lanjut, pemerintah menargetkan perluasan operasional KDKMP dalam skala besar pada tahap berikutnya. Pada Agustus 2026, jumlah koperasi yang beroperasi ditargetkan mencapai puluhan ribu unit.
“Meskipun ditargetkan 20.000 unit, kami akan berusaha maksimal untuk bisa lebih dari itu,” ujar Ferry.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji solusi atas kendala keterbatasan lahan di sejumlah daerah yang belum memenuhi ketentuan minimal 1.000 meter persegi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembangunan fasilitas koperasi secara vertikal.
“Kami sedang mempertimbangkan desain pembangunan gerai dan gudang secara vertikal untuk wilayah dengan keterbatasan lahan,” katanya.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan bahwa Agrinas bersama TNI sebagai pelaksana tugas untuk pembangunan gerai, gudang dan sarana kelengkapan lainnya optimistis target operasional 30.000 unit KDKMP pada tahap berikutnya dapat tercapai.
Sementara itu, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyebut pembangunan KDKMP di wilayah Jawa secara umum tidak mengalami kendala berarti. Namun, ia menyebut tantangan masih dihadapi di daerah terpencil, terutama terkait keterbatasan akses dan infrastruktur.