JAKARTA – Wamendagri Ribka Haluk mencatatkan adanya kemajuan signifikan pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah Daerah Otonomi Baru atau DOB Papua.
Pemerintah pusat terus memantau perkembangan fisik bangunan pemerintahan di setiap provinsi baru hasil pemekaran tersebut.
Papua Selatan kini telah mengoperasikan fasilitas perkantorannya, sementara pengerjaan di Papua Barat Daya dilaporkan sudah mencapai tahap akhir.
"Untuk Papua Tengah, kantor gubernur ditargetkan selesai Desember 2026. Sementara, Papua Pegunungan masih dalam tahap perencanaan," kata Ribka, sebagaimana dilangsir dari antara.news, Jumat (24/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan usai mendampingi agenda kerja Wakil Presiden selama 3 hari di berbagai titik strategis tanah Papua.
Kunjungan yang menyasar Nabire hingga Raja Ampat tersebut menitikberatkan pada kesiapan sarana kesehatan dan pendidikan bagi warga lokal.
Ribka Haluk berpendapat bahwa optimalisasi sektor transportasi seperti pelabuhan akan menjadi motor penggerak utama bagi arus logistik daerah.
Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas pendukung konektivitas tersebut sudah bisa digunakan secara maksimal pada tahun 2027.
"With pengelolaan yang baik, sektor transportasi dan potensi sumber daya di Papua akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan," ucap Ribka, dikutip dari antara.news, Jumat (24/4/2026).
Pembangunan infrastruktur dasar ini merupakan bagian dari upaya besar dalam menciptakan pemerataan ekonomi di wilayah timur Indonesia.
Sinergi antara kementerian dan DPR RI terus diperkuat agar target operasional penuh seluruh DOB tercapai pada 2028.
Menko Polkam Djamari Chaniago memberikan jaminan bahwa stabilitas keamanan di wilayah Yahukimo tetap terjaga dengan sangat baik.
Kondisi yang kondusif di lapangan menjadi syarat mutlak agar alat berat dan pekerja konstruksi dapat menyelesaikan tugas tepat waktu.
Djamari Chaniago menjelaskan bahwa temuan mengenai kekurangan fasilitas di lapangan telah dicatat secara detail untuk segera dibahas dalam rapat koordinasi pusat.
Setiap kendala teknis yang menghambat layanan kesehatan maupun pendidikan akan menjadi prioritas penanganan lintas kementerian di Jakarta.
Negara hadir secara fisik melalui penguatan layanan dasar untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Papua meningkat secara drastis dan merata.