JAKARTA - Pemerintah masih menyiapkan kebijakan insentif untuk mobil listrik tahun 2026, namun besaran diskon dan fasilitas fiskal resmi belum diumumkan.
Setelah insentif sebelumnya berakhir pada 31 Desember 2025, konsumen dan industri menunggu kepastian.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah mengajukan usulan keberlanjutan insentif ke Kementerian Keuangan, termasuk untuk kendaraan hybrid. Direktur Jenderal ILMATE, Setia Diarta, menegaskan pembahasan lintas kementerian masih berlangsung.
“Kami menunggu keputusan final. Mudah-mudahan segera ada jawabannya,” ujar Setia Diarta. Pemerintah ingin memastikan skema insentif 2026 dapat mendukung adopsi mobil listrik sekaligus menjaga kelangsungan industri pendukung baterai dan komponen lokal.
Dengan kepastian ini, konsumen diharapkan bisa merencanakan pembelian kendaraan ramah lingkungan, sementara produsen dapat menyesuaikan produksi dan strategi pemasaran mereka.
Status Kebijakan Insentif Mobil Listrik
Skema insentif yang sedang dibahas mempertimbangkan beberapa faktor penting. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan bahwa tipe kendaraan, teknologi, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta jenis baterai menjadi pertimbangan utama.
Perbedaan insentif diperkirakan berlaku antara kendaraan dengan baterai berbasis nikel dan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP). Hal ini dimaksudkan untuk mendorong industri lokal dan penggunaan teknologi yang lebih efisien.
Selain itu, pemerintah juga mengevaluasi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari insentif ini. Skema yang tepat diharapkan mampu menurunkan harga kendaraan listrik tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Konsumen yang menunggu keputusan ini perlu bersiap menyesuaikan rencana pembelian, terutama mereka yang mempertimbangkan mobil listrik sebagai kendaraan pertama atau pengganti kendaraan lama.
Potensi Dampak Penghentian Insentif
Wacana penghentian insentif sempat muncul, menimbulkan kekhawatiran dari kalangan pengamat ekonomi. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyatakan rencana alih anggaran untuk program mobil nasional.
Pengamat ekonomi memperingatkan dampak negatif jika insentif dihentikan secara mendadak. Penurunan penjualan diprediksi akan terjadi karena harga mobil listrik berpotensi meningkat, menekan minat beli masyarakat kelas menengah.
Selain itu, industri pendukung, seperti pabrik baterai dan komponen, bisa mengalami perlambatan produksi. Transisi energi menuju kendaraan ramah lingkungan juga berisiko tertunda, sehingga target pengurangan ketergantungan BBM bisa melambat.
Jika tidak ada kepastian insentif, konsumen dan produsen akan menghadapi ketidakpastian, yang berdampak pada strategi investasi dan perencanaan produksi kendaraan listrik.
Manfaat Insentif Bagi Konsumen dan Industri
Di sisi lain, keberlanjutan insentif dipandang memberikan manfaat strategis jangka panjang. Salah satunya adalah menjaga harga kendaraan listrik tetap kompetitif, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
Selain itu, insentif mendukung pengurangan emisi karbon dan meningkatkan kualitas udara. Dengan meningkatnya adopsi kendaraan listrik, Indonesia juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor BBM, memperkuat ketahanan energi nasional.
Dukungan fiskal juga membantu menjaga momentum penjualan industri otomotif dan menarik investasi asing. Hal ini penting agar ekosistem kendaraan listrik terus berkembang dan mendukung inovasi teknologi lokal.
Pengamat ekonomi senior Perbanas, Josua Pardede, menekankan pentingnya pemberian insentif yang bersyarat. Misalnya, produsen yang memenuhi TKDN bisa mendapat fasilitas lebih, atau insentif diberikan untuk pembelian mobil pertama agar tepat sasaran.
Skema Insentif Bersyarat Sebagai Solusi Realistis
Skema bersyarat dinilai lebih realistis karena mampu menyeimbangkan dukungan fiskal, stimulus industri, dan dampak ekonomi. Pemerintah dapat menyesuaikan besaran insentif sesuai kemampuan anggaran sekaligus mendorong produsen lokal untuk meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri.
Pendekatan ini juga menjaga agar konsumen yang membutuhkan benar-benar memperoleh manfaat, sehingga program insentif berjalan adil dan efektif.
Hingga kini, besaran diskon mobil listrik 2026 dan bentuk insentif lainnya masih menunggu keputusan resmi pemerintah. Konsumen, produsen, dan investor perlu bersabar sambil memantau perkembangan kebijakan yang akan diumumkan dalam waktu dekat.
Keputusan final diharapkan memberikan kepastian bagi ekosistem kendaraan listrik Indonesia, mendorong pertumbuhan industri, dan mendukung target transisi energi ramah lingkungan secara berkelanjutan.