JAKARTA - Indonesia baru saja bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keputusan tersebut diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Meski keputusan ini mendapat dukungan, pakar hubungan internasional, Teuku Rezasyah, mengingatkan bahwa Indonesia harus berhati-hati dalam melangkah.
Hal ini dikarenakan potensi adanya perbedaan besar antara Dewan Perdamaian yang dipimpin AS dengan PBB serta hukum internasional.
Teuku Rezasyah yang merupakan ahli hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) menekankan bahwa meskipun keputusan ini bisa dilihat sebagai langkah strategis, Indonesia harus tetap waspada terhadap dampak jangka panjang yang mungkin ditimbulkan.
Menurutnya, Dewan Perdamaian berpotensi menciptakan struktur internasional baru yang bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar PBB, termasuk soal hukum internasional yang telah disepakati banyak negara.
Peran Dewan Perdamaian dan Impak Terhadap Indonesia
Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian merupakan langkah yang signifikan di panggung internasional. Dewan ini bertujuan untuk memfasilitasi perdamaian global, dan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan anggota PBB, tentu memiliki peran penting.
Namun, bergabungnya Indonesia dalam badan ini menimbulkan sejumlah kekhawatiran terkait integritas kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam hal keberpihakan terhadap Palestina.
Teuku Rezasyah mengingatkan bahwa bergabungnya Indonesia dengan Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh AS, bisa berisiko mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang sudah dipegang oleh Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
“Indonesia harus berhati-hati agar niat baiknya dalam mendukung Palestina melalui prinsip Solusi Dua Negara tidak tergerus oleh kebijakan-kebijakan yang mungkin diputuskan dalam Dewan Perdamaian,” ujarnya.
Selain itu, menurut Teuku, struktur pengambilan keputusan di Dewan Perdamaian berpotensi melibatkan mekanisme yang tidak sepenuhnya sejalan dengan mekanisme PBB.
Oleh karena itu, Indonesia perlu menjaga posisi dan integritasnya agar tidak terjebak dalam kebijakan internasional yang tidak sejalan dengan nilai-nilai perdamaian yang dijunjung tinggi oleh Indonesia.
Komitmen Indonesia terhadap Perdamaian Dunia
Sebelum mengambil keputusan untuk bergabung, Indonesia mempertimbangkan manfaat jangka panjang yang bisa didapatkan dalam mempromosikan perdamaian dunia.
Secara konstitusional, keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo tersebut dianggap sah dan wajar, terutama karena mendukung cita-cita Indonesia untuk turut serta dalam menciptakan dunia yang damai.
Teuku pun mengakui bahwa keputusan ini diambil atas pertimbangan rasional untuk mendukung perdamaian global, meskipun ada sejumlah catatan penting terkait implementasinya.
Sebagai anggota Dewan Perdamaian, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam mengadvokasi kepentingan nasional serta menjalin hubungan dengan berbagai negara yang memiliki komitmen yang sama terhadap perdamaian dan stabilitas internasional.
Namun, Indonesia juga harus tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya perbedaan prinsip dalam pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi arah kebijakan luar negeri yang selama ini dijalankan.
Mengapa Hati-Hati dalam Bergabung dengan Dewan Perdamaian?
Salah satu alasan utama mengapa Indonesia harus berhati-hati dalam bergabung dengan Dewan Perdamaian adalah potensi perbedaan dengan PBB.
Sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dunia, PBB sering kali menjadi forum utama untuk menyelesaikan konflik-konflik global.
Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil dalam Dewan Perdamaian yang berseberangan dengan resolusi PBB bisa berisiko merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang selalu mendukung hukum internasional dan hak asasi manusia.
Lebih lanjut, Indonesia juga harus mengingat bahwa Dewan Perdamaian ini merupakan inisiatif yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang dalam beberapa tahun terakhir telah mengambil kebijakan luar negeri yang kontroversial.
Keputusan-keputusan AS terkadang berseberangan dengan kebijakan negara-negara besar lain dalam PBB, dan ini bisa berimplikasi bagi posisi Indonesia di forum internasional.
Oleh karena itu, Teuku Rezasyah mengingatkan bahwa Indonesia harus lebih selektif dalam mengambil bagian dalam mekanisme internasional yang dipimpin oleh negara yang memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan Indonesia.
Tanggapan Presiden Trump dan Langkah Prabowo
Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai dampak bergabungnya Indonesia dengan Dewan Perdamaian, keputusan tersebut bukan tanpa alasan.
Presiden AS, Donald Trump, yang menggagas Dewan Perdamaian ini, menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan badan ini adalah untuk mempromosikan perdamaian di seluruh dunia.
Dalam sambutannya pada perkenalan Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, Trump menyatakan bahwa banyak negara telah sepakat untuk bekerja sama di bawah Dewan Perdamaian. Meskipun demikian, Trump juga menyebutkan bahwa Dewan ini terbuka untuk bekerja sama dengan PBB.
Presiden Prabowo Subianto, yang turut hadir dalam acara tersebut, menandatangani Piagam Dewan Perdamaian sebagai simbol komitmen Indonesia untuk mendukung inisiatif perdamaian global.
Kehadiran Prabowo dan langkah penandatanganannya mendapat perhatian internasional, mengingat Indonesia merupakan negara dengan pengaruh besar dalam diplomasi internasional, khususnya terkait isu-isu perdamaian dan kemanusiaan.