JAKARTA - Pertemuan penting di Istana Kepresidenan Jakarta, yang melibatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, terungkap sebagai bagian dari koordinasi rutin antara lembaga-lembaga negara terkait kebijakan ekonomi.
Dalam pertemuan yang digelar pada Kamis, 22 Januari 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membuka pembicaraan mengenai isi diskusi tersebut.
Pertemuan yang melibatkan sejumlah pejabat penting ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi agar tetap berjalan efektif dan berkesinambungan.
Pertemuan Rutin untuk Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi
Menurut Prasetyo, pertemuan semacam ini adalah bagian dari koordinasi rutin yang dilakukan antar pejabat tinggi pemerintahan. Ia menekankan bahwa penting bagi setiap kementerian dan lembaga untuk menjaga agar kebijakan ekonomi yang diambil satu sama lain saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Jadi, itu adalah pertemuan rutin untuk saling berkoordinasi karena bagaimanapun masing-masing memiliki kewenangan tetapi semuanya saling berkaitan," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan.
Kebijakan ekonomi yang diambil oleh berbagai kementerian dan lembaga harus selaras agar memberikan dampak yang optimal terhadap perekonomian nasional.
Hal ini sangat penting, karena langkah-langkah ekonomi di satu sektor seringkali memengaruhi sektor lainnya. Oleh karena itu, upaya untuk mengkoordinasikan kebijakan antar lembaga sangat vital untuk mencapai stabilitas ekonomi yang diinginkan.
Fokus Utama Pembahasan: Nilai Tukar Rupiah
Salah satu topik penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kondisi nilai tukar rupiah yang saat itu berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Prasetyo, pembahasan mengenai nilai tukar rupiah adalah salah satu agenda utama dalam setiap pertemuan ekonomi pemerintah.
"Itu salah satu item dalam pembahasan tim ekonomi secara rutin, itu kan salah satunya pasti berkenaan dengan masalah nilai tukar rupiah," ungkap Prasetyo.
Penurunan nilai tukar rupiah menjadi perhatian serius, terutama mengingat dampaknya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, yang berpengaruh pada inflasi, daya beli masyarakat, dan kestabilan sektor perdagangan.
Pemerintah, melalui berbagai kebijakan, berusaha mencari solusi untuk menjaga nilai tukar agar tetap stabil di tengah tantangan global dan ekonomi domestik yang terus berkembang.
Penanganan Nilai Tukar Rupiah dan Sektor Riil
Ketika ditanya apakah ada arahan khusus terkait penanganan nilai tukar rupiah yang melemah, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada perbaikan fundamental ekonomi Indonesia.
Terutama, untuk mendorong sektor riil agar tumbuh dan berkembang, yang menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
"Secara khusus yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita memastikan bahwa fundamental ekonomi kita itu kuat, kemudian sektor-sektor riil bagaimana didorong untuk itu tumbuh dan berkembang karena kuncinya di situ," papar Prasetyo.
Kebijakan untuk memperkuat sektor riil ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa ekonomi Indonesia tetap produktif dan mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan daya saing global.
Sektor riil, yang mencakup industri, perdagangan, dan sektor jasa, akan menjadi pendorong utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan dalam jangka panjang.
Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah Sebagai Stimulus Ekonomi
Selain membahas nilai tukar dan sektor riil, pertemuan tersebut juga membahas pengeluaran pemerintah, terutama untuk memastikan belanja negara dapat optimal di awal tahun. P
rasetyo menekankan bahwa pengelolaan belanja pemerintah yang efisien dan tepat sasaran akan menjadi salah satu stimulus ekonomi yang penting di tengah ketidakpastian global.
"Kita menghendaki di awal tahun belanja pemerintah juga sudah bisa optimum karena ini bagian dari salah satu stimulus ekonomi," ujarnya.
Optimalisasi belanja negara menjadi kunci dalam memastikan bahwa sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan dukungan pemerintah dapat memperoleh dana yang tepat pada waktu yang tepat. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendukung program-program pemerintah, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pertemuan dengan Perry Warjiyo dan Prasetyo adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan sinkronisasi kebijakan ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Purbaya menekankan bahwa pemerintah akan fokus pada perbaikan kebijakan fiskal untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Sementara itu, Bank Indonesia melalui kebijakan moneter akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil.
"Pemerintah akan membenahi fiskal dan perekonomian, sementara Pak Gubernur BI akan memastikan mengambil langkah yang perlu untuk menjaga nilai tukar," ujar Purbaya.
Kolaborasi antara kebijakan fiskal yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter yang diatur oleh Bank Indonesia diharapkan dapat menjaga kestabilan ekonomi Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.