JAKARTA - Program Keluarga Harapan atau PKH kembali disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan pada 2026.
Bantuan sosial ini ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan miskin sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Tidak semua orang mendapatkan bantuan karena hanya keluarga tertentu yang memenuhi kriteria desil 1 hingga desil 4.
Penerima PKH 2026 termasuk ibu hamil, anak usia dini, siswa SD hingga SMA, penyandang disabilitas berat, serta lansia 60 tahun ke atas. Setiap penerima harus terdaftar secara resmi di DTSEN dan memiliki identitas sah seperti e-KTP dan KK aktif. Bantuan ini tidak diberikan pada penerima program sosial lain serta anggota ASN, TNI, atau Polri.
Kehadiran bansos PKH diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pokok dan mendukung kualitas hidup keluarga penerima. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat miskin mendapatkan tambahan sumber daya untuk pendidikan, kesehatan, dan gizi. Program PKH juga menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan.
Syarat Penerima Bansos PKH 2026
Agar bisa menerima bantuan, keluarga harus terdaftar sebagai keluarga miskin atau rentan di DTSEN. Setiap anggota keluarga yang memenuhi kriteria tertentu menjadi pertimbangan utama. Pemerintah menekankan bahwa kepemilikan identitas resmi menjadi syarat wajib agar bantuan tepat sasaran.
Selain itu, penerima tidak sedang menerima bantuan lain dan harus memiliki dokumen identitas yang lengkap. Pemerintah memastikan data keluarga tercatat secara resmi agar distribusi bantuan akurat dan transparan. Hal ini membantu meminimalkan kesalahan penyaluran serta memastikan manfaat tersampaikan kepada yang berhak.
Keluarga yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh bantuan sesuai kategori setiap anggota. Program ini juga dirancang agar memudahkan pengawasan dan evaluasi dalam penyaluran dana. Dengan demikian, penerima mendapatkan haknya tanpa kendala administratif.
Jadwal Pencairan Bansos PKH 2026
Pencairan PKH dilakukan secara bertahap tiap tiga bulan sepanjang tahun. Penyaluran pertama mencakup periode Januari hingga Maret, diikuti tahap selanjutnya setiap kuartal. Setiap penerima menerima dana melalui bank Himbara atau kantor pos sesuai jadwal pencairan yang berlaku.
Dana bantuan bisa dicairkan pada pekan pertama hingga keempat setiap tahap, sehingga penerima disarankan memeriksa rekening secara berkala. Penyaluran dilakukan secara sistematis untuk memastikan setiap keluarga mendapatkan haknya tepat waktu. Proses ini juga mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam distribusi bantuan sosial.
Dengan jadwal yang jelas, penerima dapat merencanakan kebutuhan bulanan dan memanfaatkan bantuan sesuai prioritas keluarga. Pemerintah menekankan agar penerima selalu memantau informasi terbaru terkait penyaluran. Langkah ini penting agar bantuan digunakan secara optimal untuk kesejahteraan keluarga.
Cara Mengecek Penerima Bansos PKH 2026
Penerima dapat mengecek status bansos melalui laman Kemensos dengan mudah dan cepat. Data yang dibutuhkan antara lain NIK KTP dan informasi wilayah tempat tinggal. Sistem akan menampilkan status penerima, jenis bantuan, dan anggota keluarga yang tercatat dalam DTKS.
Selain website, aplikasi Cek Bansos juga memudahkan penerima melakukan pengecekan melalui smartphone. Pengguna baru cukup membuat akun, mengunggah dokumen, dan melakukan verifikasi untuk mengetahui status penerima. Melalui platform ini, informasi lengkap mengenai bantuan tersedia secara transparan dan dapat diakses kapan saja.
Cara ini memastikan masyarakat tidak kehilangan haknya serta meminimalkan kesalahan penyaluran. Pemerintah menekankan pentingnya data yang valid agar bantuan sampai ke penerima dengan tepat. Dengan teknologi ini, proses pemantauan dan administrasi bantuan menjadi lebih efisien dan terpercaya.
Nominal Bansos PKH 2026
Besaran bantuan PKH berbeda untuk setiap kategori penerima sesuai kebutuhan. Ibu hamil dan anak usia dini memperoleh Rp 3 juta per tahun, siswa SD Rp 900 ribu, SMP Rp 1,5 juta, dan SMA Rp 2 juta.
Penerima disabilitas berat dan lansia 60+ menerima Rp 2,4 juta per tahun, sementara korban pelanggaran HAM berat menerima Rp 10,8 juta per tahun.
Pembayaran dilakukan per tahap sesuai periode triwulanan agar dana dapat digunakan secara berkesinambungan. Hal ini membantu keluarga mengelola keuangan dan memprioritaskan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan gizi. Nominal bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi keluarga miskin dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Program PKH 2026 tetap menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan jadwal, mekanisme pengecekan, dan nominal bantuan yang jelas, penerima dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Bantuan sosial ini juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat.