JAKARTA - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara menjadi penanda awal evaluasi serius terhadap arah pembangunan pusat pemerintahan baru Indonesia.
Dalam lawatan perdananya ke kawasan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Presiden tidak hanya melihat progres fisik, tetapi juga menyoroti konsep dasar yang sedang dijalankan. Fokus utamanya tertuju pada desain serta fungsi kawasan yang dinilai perlu disempurnakan agar sejalan dengan visi jangka panjang negara.
Koreksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat melakukan pertemuan dengan jajaran terkait, termasuk Otorita IKN dan sejumlah menteri.
Peninjauan ini menjadi sinyal bahwa pembangunan IKN tidak semata-mata mengejar kecepatan, tetapi juga ketepatan perencanaan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap bangunan dan fungsi kawasan benar-benar menjawab kebutuhan pemerintahan modern di masa depan.
Kunjungan Perdana Presiden ke Kawasan IKN
Presiden Prabowo tiba di IKN pada Senin petang, 12 Januari 2026, didampingi beberapa menteri. Kunjungan ini dilakukan untuk mendapatkan laporan langsung mengenai perkembangan pembangunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden ingin memperoleh gambaran utuh mengenai capaian serta tantangan proyek strategis nasional tersebut.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo menerima paparan dari Ketua Otorita IKN terkait progres pembangunan yang sudah berjalan. Dari paparan itulah muncul sejumlah catatan penting. Presiden menilai masih ada aspek yang perlu dikoreksi agar pembangunan tidak melenceng dari tujuan awal. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan IKN benar-benar siap menjalankan peran strategisnya.
Catatan Presiden Terkait Desain dan Fungsi
Salah satu poin utama yang disoroti Presiden Prabowo adalah desain kawasan IKN. Presiden meminta agar desain bangunan dan tata ruang dievaluasi kembali. Penyesuaian ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan ibu kota yang efisien, representatif, dan mendukung kerja lembaga negara secara optimal.
Selain desain, fungsi kawasan juga menjadi perhatian. Presiden menginginkan agar setiap elemen pembangunan memiliki fungsi yang jelas dan terintegrasi. Menurut Prasetyo, koreksi tersebut mencakup bagaimana kawasan IKN akan digunakan sebagai pusat pemerintahan, bukan sekadar kawasan administratif, tetapi juga simbol negara.
Arahan kepada Otorita IKN dan Kementerian PU
Presiden Prabowo secara langsung meminta Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan perbaikan. Arahan ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya satu kali evaluasi. Presiden menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga agar koreksi yang diminta dapat segera diterjemahkan ke dalam langkah teknis.
Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa permintaan Presiden bukan sekadar catatan administratif. Koreksi desain dan fungsi dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan tanpa mengorbankan kualitas. Dengan demikian, proyek IKN diharapkan berjalan lebih terarah dan efisien.
Target IKN sebagai Ibu Kota Politik
Sejak awal, pemerintah telah menetapkan bahwa IKN akan difungsikan sebagai ibu kota politik. Artinya, kawasan ini akan menjadi pusat aktivitas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Rencana penggunaan tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2028.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo menilai bahwa kesiapan fungsi menjadi kunci utama. Bangunan dan infrastruktur harus benar-benar mendukung kerja lembaga negara. Karena itu, koreksi desain dan fungsi dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan target tersebut dapat tercapai sesuai jadwal.
Fokus pada Percepatan dan Penyempurnaan
Selain perbaikan konsep, Presiden juga menekankan percepatan pembangunan. Namun, percepatan yang dimaksud bukan sekadar mempercepat pembangunan fisik, melainkan juga mempercepat penyempurnaan perencanaan. Presiden ingin agar seluruh fungsi utama IKN dapat segera diselesaikan.
Prasetyo menjelaskan bahwa catatan Presiden berfokus pada tiga fungsi utama pemerintahan. Ketiga fungsi tersebut diharapkan dapat berjalan optimal dalam satu kawasan yang terintegrasi. Oleh karena itu, perbaikan desain dan fungsi menjadi prasyarat utama sebelum pembangunan dilanjutkan secara masif.
Detail Koreksi Masih Dirahasiakan
Meski menyampaikan adanya koreksi, Prasetyo Hadi tidak merinci secara spesifik perubahan desain dan fungsi yang diminta Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi masih berada pada tahap internal dan teknis. Pemerintah memilih untuk menuntaskan pembahasan terlebih dahulu sebelum menyampaikannya ke publik.
Namun demikian, pernyataan tersebut cukup untuk menggambarkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mengawal pembangunan IKN. Koreksi ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi proyek serta menjawab berbagai keraguan publik mengenai efektivitas dan manfaat ibu kota baru.
Dengan langkah evaluasi sejak awal masa pemerintahan, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa IKN tidak hanya menjadi proyek simbolik, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Pembangunan IKN pun diarahkan agar selaras dengan kebutuhan negara dalam jangka panjang.