JAKARTA - Langkah besar Indonesia dalam menguasai aset strategis nasional kembali tercapai.
Pemerintah memastikan proses negosiasi divestasi saham tambahan Freeport Indonesia telah selesai dengan hasil positif.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, penambahan saham sebesar 12 persen tersebut telah final dan menjadi bukti komitmen negara dalam memperkuat kendali atas sumber daya alam.
“Negosiasi tambahan Freeport sudah saya nyatakan final, sudah penambahan 12 persen,” ujar Bahlil. Dengan demikian, kepemilikan pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen
Divestasi ini menjadi salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi hingga tahun 2041.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, perpanjangan izin hanya dapat dilakukan jika Freeport melakukan jual beli saham baru yang tidak terdilusi minimal 10 persen kepada badan usaha milik negara.
Peningkatan kepemilikan saham ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pemegang kendali mayoritas pada salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia.
Freeport Setuju Lepas 12 Persen Saham Tanpa Biaya
Kesepakatan divestasi ini menjadi hasil negosiasi panjang antara pemerintah dan Freeport. CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (Danantara Indonesia), Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa Freeport bersedia melepas 12 persen sahamnya tanpa biaya bagi Indonesia.
Rosan menjelaskan, semula pemerintah hanya menargetkan divestasi sebesar 10 persen. Namun, melalui pendekatan yang intensif dan strategis, hasil negosiasi justru membawa keuntungan lebih besar dengan tambahan dua persen saham. “Tadinya kita membidik 10 persen, tapi akhirnya kita mendapatkan 12 persen,” jelasnya.
Selain pelepasan saham, Freeport juga sepakat berkontribusi dalam pengembangan sosial dan pendidikan di sekitar wilayah operasionalnya.
Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berkomitmen membangun dua universitas dan dua rumah sakit di sekitar area tambang untuk memperkuat akses kesehatan dan pendidikan masyarakat Papua.
Rosan menyebut keberhasilan negosiasi ini sebagai bukti keahlian diplomasi ekonomi pemerintah Indonesia. “Itu art of negotiation,” katanya singkat. Dengan tambahan saham ini, posisi Indonesia dalam tata kelola Freeport semakin kuat, sekaligus memastikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.
Operasional Tambang Grasberg Dihentikan Sementara
Di sisi lain, aktivitas tambang bawah tanah Freeport di kawasan Grasberg Block Cave, Papua Tengah, masih terhenti sementara.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menjelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan demi memfokuskan seluruh upaya pada proses penyelamatan lima karyawan yang masih terjebak akibat longsor di area tambang.
“Produksi berhenti dari tanggal 8 September sampai dengan hari ini masih berhenti. Kita jadi fokus untuk melakukan penyelamatan dari kelima orang yang masih terperangkap di dalam,” ujar Tony.
Kendati demikian, Tony menegaskan bahwa target produksi perusahaan tetap tidak akan terganggu. Freeport masih memiliki persediaan konsentrat yang telah dihasilkan sebelum kejadian tersebut dan kini tengah diolah menjadi katoda tembaga dan emas batangan.
“Produksi kita masih sesuai target karena masih ada konsentrat yang kemudian diproses,” jelasnya. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan di lapangan, perusahaan tetap menjaga stabilitas operasional dan komitmen terhadap target produksi nasional.
Upaya Penyelamatan Korban Terus Dilakukan
Tim penyelamat masih bekerja keras mengevakuasi lima karyawan yang terjebak di area longsoran tambang bawah tanah Grasberg Block Cave. PT Freeport Indonesia telah mengerahkan alat berat untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi.
Sebelumnya, dua dari tujuh orang yang sempat dinyatakan hilang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tony Wenas menyampaikan bahwa posisi kelima korban lainnya telah berhasil dipetakan, namun medan yang sulit membuat proses evakuasi berjalan lambat.
“Jadi memang agak sulit untuk masuk menembusnya, jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi, mungkin 4–5 hari lagi kita akan bisa sampai ke lokasi yang diduga mereka berada,” ungkapnya.
Upaya ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar keselamatan tim penyelamat tetap terjamin. Pemerintah dan pihak perusahaan berkoordinasi erat dalam penanganan situasi tersebut.
Meskipun dihadapkan pada kondisi darurat, komitmen pemerintah terhadap penyelesaian divestasi tetap berjalan solid. Dengan tuntasnya negosiasi saham Freeport, Indonesia kini memiliki posisi lebih kuat dalam pengelolaan tambang strategis dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar untuk rakyat.