JAKARTA - Indonesia menempatkan agenda pembangunan hijau sebagai prioritas nasional dengan memperkuat langkah transisi energi dan pengelolaan lingkungan. Dalam forum internasional Climate Week NYC 2025, pemerintah menegaskan bahwa penanganan perubahan iklim bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga peluang besar untuk membuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi krisis iklim global. Menurutnya, Indonesia siap menjadikan isu iklim sebagai motor perubahan menuju masa depan yang lebih hijau dan sejahtera.
“Indonesia siap memimpin, siap bekerja sama, dan siap berinvestasi dalam solusi iklim,” ujarnya dalam keterangan pers di New York, Selasa (23 September 2025).
Tantangan Iklim Jadi Realitas
Hashim mengingatkan bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 285 juta jiwa berada di wilayah rawan bencana akibat perubahan iklim. Ancaman seperti kenaikan permukaan laut, curah hujan ekstrem, dan kebakaran hutan kini bukan lagi prediksi, melainkan sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat.
Karena itu, pemerintahan Prabowo menetapkan target ambisius untuk mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emission/NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Target ini bukan sekadar angka, melainkan komitmen untuk memastikan keberlanjutan ekologi sekaligus kesejahteraan generasi mendatang.
Strategi Pembangunan Ekonomi Hijau
Dalam paparannya, Hashim menekankan bahwa strategi utama pemerintah terletak pada pembangunan ekonomi hijau. Model pembangunan ini diharapkan dapat menurunkan emisi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
“Aksi iklim tidak hanya kewajiban, tetapi juga peluang emas untuk menciptakan kemakmuran bangsa sekaligus memberi kontribusi nyata bagi dunia,” kata Hashim.
Pemerintah memastikan transisi energi dilakukan secara bertahap, adil, dan terukur, terutama terkait pengurangan penggunaan batu bara. Langkah ini disesuaikan agar tidak mengganggu stabilitas energi dalam negeri, tetapi tetap konsisten menuju arah energi bersih.
Just Energy Transition Partnership (JETP)
Sebagai bagian dari strategi, Indonesia menggagas skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Inisiatif ini bertujuan menggalang dukungan pembiayaan internasional untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan serta memperkuat jaringan listrik nasional.
JETP diharapkan tidak hanya mempercepat transisi energi, tetapi juga memastikan keberlanjutan keuangan proyek hijau yang dibutuhkan Indonesia untuk mencapai target NZE.
Pemulihan Alam dan Reforestasi
Selain sektor energi, pemerintah juga memperhatikan dimensi ekologi dengan program reforestasi seluas 12 juta hektare. Pola yang digunakan adalah multi-spesies, termasuk penanaman pohon buah, yang bukan hanya menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi masyarakat sekitar.
Langkah ini juga mendukung upaya konservasi satwa liar dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan sebagai benteng alami terhadap perubahan iklim.
Bursa Karbon Nasional
Pemerintah telah menyiapkan bursa karbon nasional sebagai mekanisme ekonomi hijau. Melalui instrumen ini, potensi alam Indonesia bisa diubah menjadi nilai ekonomi nyata sekaligus membuka peluang kolaborasi global.
Bursa karbon diyakini akan menjadi sarana penting untuk menarik investasi, mendorong perusahaan mengurangi emisi, dan menciptakan pasar baru yang ramah lingkungan.
Inisiatif Energi Terbarukan dan Teknologi Hijau
Untuk mempercepat pencapaian NZE, pemerintah menyiapkan elektrifikasi dengan kapasitas 103 gigawatt, di mana 75 persen bersumber dari energi terbarukan.
Selain itu, regulasi pasar karbon sukarela tengah disusun agar lebih terarah dan transparan. Pemerintah juga mendorong pengembangan teknologi carbon capture, utilisation, and storage (CCUS) serta pemanfaatan solusi karbon biru melalui ekosistem laut, termasuk budidaya rumput laut.
Kombinasi inovasi energi, regulasi, dan pemanfaatan sumber daya alam diharapkan menjadikan Indonesia sebagai contoh negara berkembang yang berkomitmen penuh pada pembangunan hijau.
Pesan Hashim untuk Dunia
Dalam forum tersebut, Hashim mengingatkan bahwa kontribusi Indonesia tidak hanya penting bagi bangsa sendiri, tetapi juga memiliki dampak global. Dengan wilayah hutan tropis yang luas dan potensi energi terbarukan melimpah, Indonesia dapat menjadi pemimpin dunia dalam menghadirkan solusi iklim berbasis keadilan.
“Indonesia bertekad mengubah tantangan iklim menjadi peluang pembangunan hijau,” tegasnya.
Menyatukan Kepentingan Lingkungan dan Ekonomi
Pemerintah menekankan bahwa agenda hijau bukan sekadar retorika, melainkan strategi pembangunan jangka panjang. Program energi baru terbarukan, reforestasi, hingga bursa karbon semuanya diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan.
Dengan komitmen tersebut, pemerintahan Prabowo berharap dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.
Kehadiran Indonesia di forum internasional seperti Climate Week NYC 2025 menandakan bahwa negara ini siap mengambil peran lebih besar dalam diplomasi iklim. Melalui serangkaian kebijakan konkret, Indonesia berupaya membuktikan bahwa transisi hijau bisa menjadi jalan menuju masa depan yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi dan lingkungan.
Dengan strategi terukur, dukungan pembiayaan global, serta keterlibatan masyarakat, pemerintahan Prabowo optimistis target emisi nol bersih dapat tercapai lebih cepat dari yang direncanakan.