JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui langkah-langkah kebijakan moneter yang konsisten. Upaya ini menjadi penting di tengah ketidakpastian global yang masih memengaruhi perekonomian Indonesia.
Salah satu kebijakan utama yang ditempuh BI adalah penurunan suku bunga acuan BI-Rate. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, sejak September 2024 BI sudah memangkas suku bunga sebanyak enam kali, sehingga pada September 2025 BI-Rate berada di posisi 4,75 persen.
“Dari sisi kebijakan moneter, apa yang kami lakukan suku bunga sudah turun 6 kali sejak September. Dan hari ini kita putuskan ke 6, yaitu menjadi 4,75%,” jelas Perry. Langkah ini diyakini dapat memberikan ruang dorong bagi sektor riil dan dunia usaha untuk kembali ekspansif.
Penurunan Suku Bunga Perkuat Permintaan Domestik
Kebijakan penurunan suku bunga menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha dan konsumen. Dengan bunga yang lebih rendah, biaya pembiayaan menjadi lebih murah sehingga mendorong permintaan kredit baru.
Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor industri, tetapi juga rumah tangga yang lebih berani melakukan konsumsi maupun investasi. Secara makro, kebijakan ini diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi yang sempat melambat akibat tekanan global.
BI memandang kebijakan suku bunga ini selaras dengan strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, efek berganda terhadap perekonomian diharapkan semakin nyata.
Ekspansi Likuiditas Lewat Pembelian SBN
Selain menurunkan suku bunga, BI juga memperkuat likuiditas melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Hingga pertengahan September 2025, nilai pembelian SBN telah mencapai Rp 217,10 triliun.
Langkah ini mencakup pembelian SBN di pasar sekunder serta program debt switching bersama pemerintah dengan nilai Rp 160,07 triliun. Strategi ini dilakukan untuk mendukung pembiayaan fiskal sekaligus menjaga kestabilan pasar keuangan.
Perry menegaskan bahwa seluruh pembelian SBN dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. “Semua kami lakukan dengan asas-asas dan prinsip kebijakan moneter yang prudent dan terukur,” ungkapnya. Hal ini penting agar kebijakan tetap kredibel di mata investor dan pelaku pasar.
Instrumen Moneter dan Stabilitas Pasar Keuangan
BI juga mengoptimalkan pengelolaan instrumen moneter melalui penurunan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Pada awal 2025 posisi SRBI tercatat Rp 916,97 triliun, turun menjadi Rp 716,62 triliun pada 15 September 2025.
Kebijakan ini berperan menjaga kecukupan likuiditas perbankan sehingga penyaluran kredit dapat berjalan lancar. Likuiditas yang longgar memungkinkan sektor keuangan mendukung pembiayaan proyek-proyek produktif.
Selain itu, BI turut menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar off-shore dengan instrumen NDF dan intervensi domestik melalui DNDF, pasar spot, serta pembelian SBN di pasar sekunder. Upaya ini menjadi penting untuk menghindari volatilitas berlebihan yang bisa mengganggu pemulihan ekonomi.
Dukungan Kebijakan Makroprudensial dan Digitalisasi
Kebijakan moneter BI tidak berdiri sendiri. Dukungan juga diberikan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.
Di sisi lain, BI mempercepat digitalisasi sistem pembayaran nasional. Digitalisasi ini diharapkan memudahkan masyarakat bertransaksi, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan ekosistem keuangan yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing. Dengan sistem pembayaran yang semakin digital, perekonomian nasional menjadi lebih adaptif menghadapi perkembangan teknologi.
Sinergi Kebijakan Perkuat Ketahanan Ekonomi
Keberhasilan kebijakan BI tidak lepas dari sinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah. Kombinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dengan bauran kebijakan yang konsisten, pemerintah dan BI berupaya menahan dampak perlambatan ekonomi global. Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas harga, serta menstimulasi investasi.
Perry Warjiyo menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar dampak kebijakan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Kestabilan ekonomi menjadi kunci agar Indonesia tetap tumbuh berkelanjutan.
Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Dengan rangkaian kebijakan yang sudah ditempuh, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dapat mencapai 5,1 persen. Angka ini berada di atas titik tengah proyeksi awal 4,6–5,4 persen, mencerminkan prospek yang lebih optimistis.
Target ini diharapkan dapat dicapai seiring membaiknya kinerja ekspor, terjaganya daya beli masyarakat, dan meningkatnya investasi swasta. BI juga menegaskan komitmennya menjaga kredibilitas kebijakan moneter agar kepercayaan pasar tetap terjaga.
Konsistensi dalam menjalankan kebijakan diharapkan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan BI tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendukung visi jangka panjang pembangunan nasional.