JAKARTA - Pemerintah kembali mengambil langkah strategis untuk memastikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat tetap terpenuhi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kesiapannya untuk membuka kembali kuota impor BBM bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta.
Keputusan ini menjadi respons terhadap keluhan masyarakat mengenai kekosongan BBM non-subsidi yang sempat terjadi di beberapa SPBU swasta dalam beberapa pekan terakhir. Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan energi nasional tetap stabil.
Ia menyebut bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan BBM, khususnya jenis non-subsidi yang banyak digunakan kendaraan pribadi dan komersial. Menurutnya, penambahan kuota impor adalah upaya cepat agar pasokan bisa segera normal kembali di seluruh daerah.
“Nanti kita lihat ya peluang membuka kuota impor BBM,” ujar Bahlil saat ditemui di Istana Negara. Ia menambahkan bahwa pemerintah selalu memantau situasi di lapangan agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menghindari potensi kelangkaan yang lebih luas.
Peningkatan Kuota Impor untuk Badan Usaha
Bahlil menjelaskan bahwa pada tahun ini pemerintah sebenarnya sudah memberikan ruang yang lebih besar kepada sektor swasta untuk melakukan impor BBM. Kuota impor untuk badan usaha swasta dinaikkan menjadi 110 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dengan kebijakan ini, perusahaan swasta yang pada 2024 hanya dapat mengimpor 1 juta kiloliter kini mendapatkan izin hingga 1,1 juta kiloliter. Peningkatan kuota tersebut diharapkan menjadi solusi untuk memenuhi permintaan BBM non-subsidi yang terus meningkat.
Hal ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor serta aktivitas logistik yang semakin padat di berbagai daerah. Pemerintah ingin memastikan distribusi energi tetap merata dan tidak menimbulkan kesenjangan antara SPBU swasta dan SPBU milik BUMN.
Menteri ESDM itu juga menekankan pentingnya sinergi antara sektor swasta dengan perusahaan pelat merah, khususnya PT Pertamina, agar pasokan BBM dapat dikelola secara bersama-sama.
“Kalau masih ada kekurangan, kita minta kolaborasi dengan Pertamina. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka pengelolaannya tetap harus dikontrol negara supaya semuanya baik,” jelas Bahlil.
Pertamina Siap Kolaborasi dan Dukung Pasokan
Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, memberikan tanggapan positif terkait arahan pemerintah agar perusahaan swasta dapat membeli pasokan BBM dari Pertamina. Ia mengungkapkan bahwa diskusi dengan Kementerian ESDM masih berlangsung untuk mencari skema terbaik yang menguntungkan semua pihak, termasuk konsumen.
“Kemarin masih dalam tahap pembicaraan. Pertemuan dipimpin Kementerian ESDM untuk berkomunikasi antara badan usaha SPBU swasta dengan Pertamina,” ungkap Simon usai rapat dengan Komisi VI DPR RI.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan teknis terkait mekanisme distribusi dan harga agar tidak memberatkan masyarakat maupun badan usaha.
Meski belum menjelaskan secara detail mengenai kemampuan kuota impor Pertamina untuk menutup kekosongan di SPBU swasta, Simon menegaskan kesiapan perusahaannya mendukung ketersediaan BBM non-subsidi. Menurutnya, tidak ada praktik monopoli yang dilakukan dalam pendistribusian energi.
“Tidak ada sama sekali monopoli. Kementerian ESDM dan BPH Migas sudah memberikan kuota impor sesuai kebutuhan pada saat itu. Pertamina hanya memastikan ketersediaan tetap terjaga,” tegasnya.
Pemerintah Pastikan Layanan Tidak Terganggu
Kekosongan BBM non-subsidi yang dialami beberapa SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP memang sempat menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak pengguna kendaraan yang terpaksa beralih ke SPBU Pertamina atau mencari bahan bakar di lokasi lain.
Pemerintah tidak ingin situasi ini berlangsung lama karena dapat menghambat mobilitas harian masyarakat dan kegiatan ekonomi. Untuk jangka pendek, pemerintah memastikan Pertamina siap membantu menyuplai kebutuhan BBM di SPBU swasta agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar.
Langkah ini diambil sebagai solusi cepat sembari menunggu realisasi tambahan kuota impor yang akan diberikan kepada badan usaha swasta. Dengan sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan sektor swasta, diharapkan distribusi BBM ke seluruh wilayah bisa kembali normal.
Kebijakan ini juga menjadi sinyal positif bagi dunia usaha bahwa pemerintah terbuka untuk kolaborasi dalam menjaga ketahanan energi nasional.