BATAM - Keikutsertaan para siswa sekolah dalam agenda pawai yang berkolerasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam, Kepulauan Riau, mengundang gelombang kritikan.
Pemerhati anak, Erry Syahrial, berpandangan bahwa pelibatan anak didik dalam aktivitas yang diselenggarakan di area terbuka tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai perlindungan anak.
Berdasarkan penilaian Erry, kelompok usia anak-anak sepatutnya dijauhkan dari beragam kegiatan yang bersinggungan erat dengan dinamika isu publik yang saat ini masih memantik perdebatan di masyarakat.
Aktivitas yang demikian, menurutnya, berpeluang besar menempatkan para pelajar dalam kondisi yang rentan terhadap bahaya.
“Anak sekolah bukan tempatnya di jalanan. Jika ingin menyampaikan aspirasi, bisa dilakukan di sekolah atau ruang-ruang yang aman dan ramah anak,” ujarnya melalui sambungan telepon, Rabu (24/6/2026).
Ia menguraikan bahwa regulasi resmi dari pemerintah sesungguhnya telah menggariskan bahwa para siswa tidak dibenarkan terjun ke area jalanan untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Menurut pandangannya, anak-anak sejatinya masih mempunyai saluran alternatif lain yang jauh lebih terlindungi serta representatif dalam mengutarakan pemikiran, seperti melalui lingkungan sekolah ataupun wadah organisasi kesiswaan.
Erry berpendapat pelibatan kaum anak dalam agenda yang muatan substansinya bersinggungan dengan kebijakan publik dinilai kurang pas karena para siswa belum dibekali kemampuan yang komprehensif dalam mencerna segala variabel masalah tersebut.
“Jangan sampai anak dibenturkan dengan kepentingan lain. Biarkan mereka tumbuh dan berkembang secara alami tanpa harus terlibat dalam pro-kontra yang sebenarnya belum menjadi ranah mereka,” katanya.
Di samping menyoroti perihal keikutsertaan para siswa, Erry juga melayangkan kritik tajam atas keterlibatan dari beberapa oknum tenaga pengajar dalam kegiatan publik tersebut.
Walaupun demikian, ia memilih untuk tidak memunculkan praduga terkait motivasi yang melandasi para guru tersebut hingga bersedia ambil bagian.
“Bisa saja mereka mendapat instruksi atau mungkin belum memahami aturan yang ada. Yang jelas, substansinya tetap sama. Anak-anak tidak seharusnya dibawa ke ruang-ruang yang berpotensi menimbulkan kontroversi,” ujarnya.
Berdasarkan pemaparan Erry, perdebatan seputar kebijakan publik, termasuk di dalamnya mengenai program MBG, sepenuhnya merupakan wilayah penentuan kebijakan bagi kelompok usia dewasa.
Oleh sebab itu, ekosistem dunia pendidikan semestinya dihindarkan dari celah kerentanan terhadap masuknya aneka kepentingan yang berada di luar koridor proses belajar mengajar.
Ia memberikan penekanan bahwa lembaga sekolah wajib dipelihara agar senantiasa menjadi tempat yang terlindungi, asri, serta berkonsentrasi penuh pada aspek proses tumbuh kembang anak secara optimal.
Erry pun menuntut Pemerintah Kota Batam maupun pihak BP Batam untuk bersikap konsisten dalam mengimplementasikan kaidah-kaidah perlindungan anak serta tidak menerapkan standar ganda sewaktu menyikapi kehadiran pelajar dalam aktivitas di area publik.
“Kalau memang ada hal yang perlu dievaluasi, lakukan kajian secara menyeluruh terhadap dampaknya kepada anak. Fokus utamanya tetap harus perlindungan anak,” ujarnya.
