JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari memberikan tanggapan terkait 41 nama yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagaimana diungkap oleh mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan pengusutan.

"Silakan disampaikan ke Kejagung dan menjadi bahan penyidikan oleh Kejagung," ujar Agustina ketika dihubungi pada Senin (21/6/2026).

Perkara ini bermula saat Sony dimintai keterangan oleh Kejagung RI dengan status sebagai tersangka kasus tata kelola MBG pada Kamis (18/6).

Proses pemeriksaan tersebut berkaitan erat dengan pengajuan permohonan justice collaborator (JC) oleh Sony dalam kasus tersebut.

Menurut penjelasan kuasa hukum Sony, Krisna Murti, penyidik kembali meminta Sony untuk memerinci 26 nama yang mengusulkan lokasi penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dalam pemeriksaan itu.

Krisna menyebutkan bahwa jumlah yang awalnya hanya 26 nama kini bertambah luas hingga mencapai 41 nama.

"Nah, dari 26 nama yang pernah kami sebut, ada satu orang pas dibuka tadi hasil chat-nya, tabelnya itu terisi sekitar, Totalnya 41 nama. Jadi totalnya sekarang bertambah jadi totalnya 41 nama," kata Krisna kepada awak media di gedung Jampidsus Kejagung RI.

Ia menerangkan lebih lanjut bahwa penambahan jumlah tersebut disebabkan oleh adanya pihak tertentu yang meminta jatah lokasi SPPG yang terhubung dengan nama-nama sebelumnya.

Melalui keterkaitan tersebut, jumlahnya berkembang menjadi 41 nama yang diduga ikut terlibat.

"Jadi satu orang itu mempunyai tabel itu, 'Pak, ini punya ini ya, ini punya ini ya, ini ada punya Bupati ini', gitu loh. 'Ini ada punya ini, ada punya ini'. Jadi totalnya keseluruhan nama yang dari kemarin 26 ditambah dengan yang tadi, lalu ada tambahan tiga nama lagi yang disebutkan oleh Pak Soni, jadi totalnya hari ini 41 nama," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Krisna juga menegaskan bahwa daftar nama yang beredar luas di media sosial (medsos) tidak sepenuhnya benar.

Ia menyatakan bahwa Sony sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari pihak-pihak yang mengajukan lokasi SPPG tersebut.

"Enggak ada. Tadi juga ditanyakan, 'Apa keuntungan Bapak memberikan titik-titik ke mereka?', lalu Pak Soni bilang, 'Keuntungan saya SPPG ini terpenuhi sesuai dengan target', gitu loh," tuturnya.

Adapun terkait latar belakang dari pihak-pihak pengusul titik SPPG tersebut, Krisna mengungkapkan bahwa mayoritas berasal dari kalangan politisi.

"Dari kalangan politik. Ya pokoknya dari kalangan politik lah," pungkas Krisna.