KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memasang target agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik untuk semester kedua tahun anggaran 2026 sudah dapat digulirkan pada awal Juli mendatang sebagai langkah percepatan, kendati saat ini sedang dihadapkan pada situasi melonjaknya harga bahan baku material serta minyak.
"Saya ingin per 1 Juli pembangunan sudah mulai berjalan. Jangan sampai terlalu lama tertahan. Kalau memang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan, segera diselesaikan agar program yang sudah direncanakan bisa segera dilaksanakan," kata Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Jabar, Kamis.
Asep menginstruksikan kepada segenap jajaran perangkat daerah yang berkaitan untuk segera merampungkan segala urusan administrasi serta tahapan kerja yang tengah berjalan supaya target dimulainya proyek fisik dapat terpenuhi tepat waktu, sehingga faedahnya bisa langsung dinikmati oleh warga.
Dirinya menekankan bahwa jalannya pembangunan tidak boleh terhenti walaupun kini diterpa beragam tantangan, di antaranya lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) serta beberapa komoditas material bangunan yang memberikan efek pada pengerjaan proyek di lapangan.
"Pembangunan tidak bisa berhenti karena itu saya minta seluruh perangkat daerah segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kegiatan yang sudah direncanakan dapat direalisasikan," katanya.
Berdasarkan pandangannya, lonjakan harga BBM tersebut memberikan imbas pada sejumlah agenda pembangunan lantaran merubah struktur biaya yang sebelumnya telah dialokasikan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Keadaan ini harus diantisipasi secara cepat agar tidak sampai mengganggu jalannya eksekusi proyek di lapangan.
Asep menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk selekasnya memetakan sekaligus menganalisis efek dari lonjakan harga tersebut, serta merumuskan opsi skema penyesuaian anggaran yang dibutuhkan dengan tetap berpijak pada regulasi yang berlaku.
"Saya minta TAPD segera bergerak melakukan pemetaan dan menghitung dampak yang terjadi. Jika memang diperlukan penyesuaian, segera dilakukan agar pembangunan tetap bisa berjalan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," katanya.
Ia tidak menampik bahwa lonjakan harga bahan bangunan berisiko mengubah volume dari hasil pekerjaan yang akan digarap.
Akan tetapi, situasi itu ditegaskannya tidak boleh dijadikan dalih atas mangkraknya agenda pembangunan yang telah dicanangkan oleh pihak pemerintah daerah.
"Bisa saja ada penyesuaian volume pekerjaan karena harga material mengalami kenaikan. Yang penting pembangunan tetap berjalan dan seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan," kata dia.
