MANADO - BPJS Kesehatan bersama para pemangku kepentingan di Maluku Utara memperkokoh komitmen untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu serta merata bagi segenap warga lewat forum komunikasi dan kemitraan lintas sektoral.

"Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari peningkatan cakupan kepesertaan, menjaga keaktifan peserta, hingga mendorong kepatuhan pembayaran iuran JKN," kata Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Mokhamad Cucu Zakaria didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate Meryta Oktaviane Rondonuwu, di Ternate, Jumat.

Bukan hanya mengulas persoalan strategis, pertemuan ini pun membidik peningkatan mutu pelayanan kesehatan untuk menggaransi masyarakat memperoleh layanan yang sigap, praktis, dan berkelas.

Di dalam forum itu, dipaparkan bahwa perolehan kepesertaan serta angka keaktifan peserta masih menemui kendala, salah satunya kemerosotan kuantitas peserta aktif yang kini menjadi fokus kolektif.

Situasi tersebut memicu pentingnya kolaborasi yang kian kokoh antara pihak BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, beserta segenap pemangku kepentingan guna menelurkan jalan keluar yang berkesinambungan.

"BPJS Kesehatan juga menegaskan pentingnya penguatan dari sisi pembiayaan Program JKN. Di mana, hingga Mei 2026, kontribusi pembayaran iuran di Provinsi Maluku Utara terus dioptimalkan sebagai upaya menjaga keberlangsungan program," katanya.

Langkah itu, menurut dia, ditempuh lewat pemberian edukasi kepada publik terkait krusialnya menyetor iuran secara berkala sebagai wujud gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

Bukan itu saja, eskalasi mutu pelayanan kesehatan pun ikut menjadi fokus utama, utamanya pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

"Berbagai strategi penguatan layanan terus dilakukan agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal tanpa hambatan," katanya menambahkan.

Melalui ruang diskusi tersebut, semua elemen yang terlibat turut menegaskan kesepakatan kolektif demi menyokong perwujudan Universal Health Coverage (UHC) yang kontinu di Provinsi Maluku Utara.

Agenda ini selaras dengan regulasi pemerintah untuk menggaransi setiap penduduk mempunyai jaminan perlindungan kesehatan yang memadai.

“Kolaborasi adalah kunci, dengan sinergi yang kuat, kami dapat memastikan program JKN terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini menjadi semangat bersama yang mengemuka dalam forum tersebut," ujarnya.

Dia berharap, lewat sokongan partisipatif dari seluruh pemangku kepentingan, program JKN akan kian tangguh dalam menggaransi aksesibilitas pelayanan kesehatan yang praktis, setara, dan bermutu bagi segenap masyarakat Maluku Utara.

Perkara ini menjadi titik berat utama di dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Pertemuan strategis tersebut mengundang berbagai figur penting, antara lain Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Mokhamad Cucu Zakaria, Asisten III Bidang Administrasi Umum Provinsi Maluku Utara M. Sukur Lila, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate Meryta Oktaviane Rondonuwu.