JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menegaskan penanganan sampah di ibu kota tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup semata, melainkan membutuhkan kolaborasi menyeluruh.
"Camat, lurah, Sudin LH per wilayah harus bisa berkolaborasi karena sampai hari ini masyarakat masih banyak yang belum paham soal pengelolaan sampah," kata Kenneth di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, pengelolaan sampah di Jakarta masih menghadapi banyak persoalan mendasar, terutama rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya.
Karena itu, kata Kenneth, diperlukan gerakan masif dan berkelanjutan dari seluruh unsur pemerintah wilayah hingga tingkat RT/RW untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di ibu kota.
Ia mengatakan kolaborasi menyeluruh perlu dilakukan mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, Sudin Lingkungan Hidup, RT/RW, hingga masyarakat.
Menurut Bang Kent, sapaan akrabnya, persoalan utama saat ini bukan hanya soal pengangkutan sampah, tetapi rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah dari sumbernya.
"Karena itu edukasi harus dilakukan secara gencar, rutin, dan konsisten, jangan hanya sesekali lalu selesai," ujarnya.
Kent menilai pendekatan jangka pendek harus segera diperkuat melalui sosialisasi langsung ke masyarakat, pengawasan lingkungan, serta gerakan masif pemilahan sampah dari rumah tangga.
Namun demikian, Kent menekankan Jakarta juga harus memiliki strategi jangka panjang agar tidak terus menerus mengalami persoalan serupa setiap kali terjadi gangguan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Ia mengingatkan sejarah krisis sampah Jakarta pada era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso atau Bang Yos saat akses menuju TPST Bantargebang yang sempat terganggu akibat konflik sosial dan penolakan warga sekitar awal 2000-an.
Kala itu, Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah darurat dengan membuka kawasan Nagrak, Jakarta Utara, sebagai lokasi penampungan sementara guna mencegah Jakarta lumpuh akibat penumpukan sampah.
"Kami harus belajar dari sejarah. Pada masa Bang Yos, Jakarta pernah mengalami krisis sampah besar ketika Pelayanan TPST Bantargebang terganggu. Akhirnya Pemprov membuka Nagrak sebagai penyangga darurat supaya sampah tidak menumpuk di jalan dan melumpuhkan aktivitas DKI Jakarta," katanya.
Kent menambahkan langkah yang diambil saat itu memang dapat dipahami sebagai upaya penyelamatan kota dalam kondisi krisis, namun juga menjadi alarm keras bahwa Jakarta terlalu bergantung pada pola lama, yakni angkut dan buang.
Krisis itu menunjukkan Jakarta belum punya sistem pengolahan sampah yang mandiri.
Sistem itu dinilai belum kuat dalam pemilahan, daur ulang, dan teknologi pengolahan sampah modern.
"Ketergantungan terhadap Bantargebang akan menjadi permasalahan yang sangat ekstrem," ucapnya.
Karena itu, Kent meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama yang harus berhasil di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
"Program pengelolaan sampah ini harus menjadi prioritas Gubernur dan seluruh jajaran. Harus berhasil. Kalau tidak berjalan, ya harus memakai sistem reward dan punishment," katanya menambahkan.
