JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa skema tata kelola Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di ibu kota kini tengah dikaji serta dibahas oleh berbagai pihak terkait.
Dia berpendapat bahwa profit atau keuntungan dari proyek tersebut belum dapat dipastikan di atas kertas, melainkan baru akan terlihat ketika penerapannya berjalan di lapangan.
“Yang paling penting adalah pemerintah sudah mengeluarkan PP tentang tarif 20 sen. Ini sebagai referensi,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dia mengimbuhkan bahwa hasil akhir dari proyek ini, termasuk mengenai nilai keuntungan, masih bersifat dinamis dan sangat bergantung pada eksekusi riilnya.
“Nanti apakah untung atau tidak itu urusan lapangan,” katanya.
Berdasarkan penjelasan Pramono, regulasi dan skema PLTSa ini bakal diformulasikan bersama oleh Badan Pengelola Investasi Danantara, perusahaan pelaku usaha PLTSa, serta pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Sebentar lagi akan dirumuskan antara Danantara, pelaku PLTS yang ada, dan tentunya dengan Pemerintah DKI Jakarta. Tiga pihak itu yang bertanggung jawab untuk memanage persoalan yang menyangkut PLTS.”
Melalui pembicaraan tersebut, pihak pemerintah pun memakai nominal 20 sen per kilowatt hour (kWh) sebagai patokan awal dalam merancang skema tarif setrum yang dihasilkan PLTSa.
Pramono mengutarakan bahwa angka tersebut kini baru menjadi acuan dasar yang bakal digodok kembali dalam tahapan negosiasi lanjutan.
Di waktu yang sama, Pemprov DKI Jakarta terus menyediakan sokongan penuh terhadap pembangunan PLTSa ini selaku bagian dari rencana strategis memangkas volume sampah di Jakarta.
Dia membeberkan bahwa ada tiga wilayah yang dialokasikan untuk mematangkan proyek PLTSa ini, yaitu di Bantar Gebang, Sunter, serta Tanjungan.
Bukan cuma PLTSa, ibu kota pun mengoperasikan tempat pemrosesan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) yang berlokasi di Rorotan dan Bantar Gebang dengan target mampu mengurangi timbunan sampah harian yang menembus angka ribuan ton.
Pramono mengharapkan agar seluruh sistem pengelolaan limbah tersebut bisa beroperasi secara maksimal sekaligus memberikan efek konkret bagi pengurangan beban persoalan sampah di Jakarta.
“Tetapi Jakarta juga punya yang namanya Rorotan dan Bantar Gebang untuk RDF. Maka dengan demikian kalau ini berjalan lancar alhamdulillah, mudah-mudahan persoalan Jakarta tentang sampah, neraca sampahnya yang dulu hampir 9.000 per hari, insyaallah akan terserap di lapangannya,” katanya.
