Rangkuman Hukum: Nadiem Adukan Hakim hingga Kasus Penembakan di Papua

Selasa, 07 Juli 2026 | 13:07:56 WIB
Mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim (FOTO: NET)

JAKARTA - Berbagai dinamika sektor hukum pada Senin (6/7) menyita perhatian publik.

Mulai dari aksi mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim yang mengadukan empat hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial (KY).

Hingga desakan Komnas HAM agar insiden kematian ibu hamil akibat tertembak di Papua Tengah diinvestigasi menyeluruh.

Serta pengumuman KPK terkait pelaporan penolakan gratifikasi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Berikut ringkasan berita hukum terpopuler yang perlu diketahui kembali.

1. Nadiem laporkan empat hakim PN Tipikor ke Komisi Yudisial

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengadukan empat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial.

2. KPK umumkan Menhut Raja Juli lapor penolakan gratifikasi setelah OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi pada Jumat (3/7), tepat setelah lembaga antirasuah menggelar operasi tangkap tangan yang menyebabkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.

3. Anggota DPR: Pelaku penyerangan polisi di Katingan harus dihukum berat

Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka mendesak agar pelaku penyerangan aparat saat penggerebekan narkoba yang mengakibatkan tiga polisi gugur di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dijatuhi hukuman maksimal.

4. Komnas HAM dorong investigasi kasus ibu hamil tewas tertembak di Papua

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak dilakukannya penyelidikan atas peristiwa tewasnya seorang ibu hamil berinisial MD akibat tertembak saat berada di kediamannya di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

5. Proses "streamlining" BUMN libatkan Kejaksaan Agung hingga BPK

Pemerintah turut mengikutsertakan berbagai institusi negara dalam agenda penyehatan serta penyederhanaan Badan Usaha Milik Negara, yakni Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkini