JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi para murid yang tidak masuk ke sekolah negeri.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat bertemu dengan para pimpinan SMA dan SMK swasta di wilayah tersebut.
Dedi Mulyadi memaparkan bahwa kini tercatat sebanyak 1.015 lembaga pendidikan swasta yang telah berkomitmen penuh untuk menyukseskan program kesetaraan akses pendidikan di wilayah Jawa Barat.
Sementara itu, program bantuan biaya pendidikan ini ditargetkan menyasar sekitar 70.000 hingga 80.000 murid yang datanya sudah masuk.
"Sudah ada mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk menyalurkan sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa yang terdata di PCMB agar mendapatkan beasiswa dari pemerintah provinsi," ujar Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat dikutip dari laman Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Selasa (23/6/2026).
Ia menerangkan bahwa penyaluran subsidi pendidikan ini bakal menggunakan metode perorangan.
Melalui metode ini, para murid yang berhak akan menerima bantuan dana yang pembayarannya langsung dikirimkan ke pihak sekolah masing-masing.
"Beasiswa perorangan. Siswanya tercatat. Provinsi Jawa Barat menjadi orang tua dari siswa itu. Karena menjadi orang tua, orang tua yang membayarkan ke sekolah," tuturnya.
Bantuan dana yang dikucurkan mencakup uang gedung senilai Rp1,5 juta untuk tiap murid beserta subsidi bulanan sebesar Rp100 ribu.
Pihak Pemprov juga bakal mendorong program sertifikasi bagi para pengajar di sekolah swasta yang menjadi mitra.
Mengenai aspek pendanaan untuk program tersebut, Dedi menegaskan bahwa alokasi dananya sudah dipersiapkan dengan matang.
"Sudah ada, tinggal pergeseran. Ada alokasi-alokasi yang tidak dilaksanakan. Misalnya, bangun sekolah tapi belum ada sertifikatnya. Itu bisa digeser dan segera dialokasikan," ungkapnya.
Langkah ini diambil sebagai respons atas membeludaknya jumlah pendaftar baru yang tidak bisa diakomodasi oleh sekolah-sekolah negeri.
Dalam kesempatan berbeda, Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa dari total 444.000 pendaftar baru, terdapat sekitar 70.000 anak yang belum mendapatkan kuota di sekolah negeri.
"Dari data siswa yang terpetakan melalui entry data PCMB itu ada 444 ribu siswa yang sudah terpetakan. Dari peta tersebut kami sudah bisa membaca ada potensi 70 ribu siswa yang belum bisa terakomodir di sekolah negeri," ujar Dedi Mulyadi dilansir dari detikJabar.