JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan bersama pemerintah daerah meski inflasi beras berhasil terjaga dalam dua tahun terakhir sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan di seluruh Indonesia.
"Kami syukuri beras tak lagi menjadi penyumbang utama (inflasi) 2 tahun terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri (Tito Karnavian) atas support-nya selama ini," kata Amran dalam rapat pengendalian inflasi sebagaimana keterangannya di Jakarta, Rabu.
Amran yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian menjelaskan bahwa merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi bulanan untuk komoditas beras terpantau tidak mengalami gejolak yang berarti selama dua tahun belakangan.
Tercatat bahwa inflasi beras yang berada di angka cukup tinggi terakhir kali terjadi pada Mei 2024 silam, yakni sebesar 3,59 persen.
Semenjak periode tersebut, laju inflasi untuk beras terus menunjukkan tren yang lebih rendah serta tetap stabil.
Pergerakan fluktuatif pada inflasi beras sempat kembali terjadi pada Juli 2025, namun angkanya hanya menyentuh 1,35 persen.
Berdasarkan data paling anyar, tingkat inflasi beras untuk periode Mei 2026 berada di angka 0,38 persen.
Sebagai langkah nyata demi memastikan stabilitas harga beras di level konsumen tetap aman, Amran mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk lebih masif dalam menggelar program pasar murah.
Langkah ini diproyeksikan tidak cuma menyasar komoditas beras, melainkan juga diharapkan mampu memperbaiki tingkat harga telur ayam serta daging ayam di level para peternak.
"Kami mohon seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kalau perlu dengan Bulog, kami aktifkan pasar murah. Beras, ayam, telur. Kalau ayam dengan telur, ini terendah, sangat murah. Kalau bisa, Bulog membantu dan juga ID Food dengan pasar murah supaya menjadi 'offtaker' dari telur and ayam," ujar Amran.
Skema program pasar murah yang berada di bawah koordinasi Bapanas bersama tiap pemerintah daerah ini diwujudkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).
Akumulasi kegiatan GPM yang sudah berhasil dieksekusi sejak periode Januari hingga awal Juni tahun ini telah mencapai 5.308 kali kegiatan yang tersebar di 37 provinsi serta lebih dari 350 kabupaten/kota.
Pelaksanaan agenda GPM ini dipastikan bakal berjalan secara berkesinambungan tanpa mengenal masa jeda.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengutarakan bahwa komoditas beras untuk saat ini tidak lagi masuk ke dalam jajaran barang pokok yang memicu inflasi nasional secara bulanan merujuk pada laporan dari BPS.
"Good news-nya adalah bahan pokok yang utama seperti beras, itu tidak masuk dalam komoditas penyumbang utama (inflasi) month to month (secara bulanan)," kata Tito.
Padahal, komoditas beras sebelumnya kerap kali memegang peran dominan sebagai pemicu utama inflasi, yang mana hal ini selalu menjadi fokus perhatian pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kendati demikian, situasi untuk komoditas pangan utama tersebut sekarang sudah relatif terkendali dan terus dipantau dengan baik.
Walaupun kondisinya membaik, Tito tetap memberikan peringatan bahwa pergerakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras secara mingguan masih terpantau fluktuatif.
Mengacu pada data publikasi BPS, posisi IPH beras hingga memasuki pekan kedua Juni 2026 masih menempati level sedang, sementara lonjakan harga yang jauh lebih signifikan justru melanda beberapa jenis komoditas hortikultura.
Berdasarkan pemaparannya, komoditas bawang merah mencatatkan nilai IPH yang paling tinggi, kemudian diikuti oleh cabai merah, cabai rawit, serta bawang putih.
Meski begitu, ia memandang kelompok komoditas hortikultura tersebut bukanlah bahan pangan primer bagi masyarakat luas, sehingga efek yang ditimbulkan terhadap ketahanan harga pangan global terhitung lebih minim jika dikomparasikan dengan beras.
"Beras memang ada beberapa daerah yang naik (IPH), tapi naiknya sedikit 116 kabupaten kota. (IPH beras) yang turun juga ada 50 kabupaten kota. (Jadi) good news-nya, beras bagus," tambah Tito.
Adapun kondisi inflasi beras yang melandai di sektor hilir ini dipastikan tidak merugikan tingkat kesejahteraan para petani di lapangan.
Berdasarkan catatan BPS, angka indeks Nilai Tukar Petani (NTP) secara makro pada Mei 2026 justru berhasil menembus level tertinggi dalam kurun beberapa tahun ke belakang, yakni di angka 127,73.
Sementara itu, untuk parameter indeks NTP Tanpa Perikanan juga merangkak naik hingga menyentuh level 128,49 pada periode Mei 2026.
Capaian indeks NTP Tanpa Perikanan tersebut melonjak sangat signifikan melampaui catatan rekor tertinggi sebelumnya yang berada di angka 126,11 pada Desember 2025.
Hal senada juga tampak pada indeks NTP Subsektor Tanaman Pangan yang menempati posisi 113,79 di bulan Mei, sekaligus menjadi rekor indeks paling tinggi sepanjang tahun 2026 ini.
Secara lebih mendalam, grafik indeks harga yang diperoleh para petani padi pada Mei 2026 pun terpantau menunjukkan performa positif di angka 147,97, yang mana capaian ini menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun belakangan.