SURABAYA - Hembusan angin pantai kini tidak cuma membawa aroma asin air laut serta lumpur area tambak saja.
Di kawasan Wonorejo sampai Gunung Anyar, tiupan angin itu turut membawa harapan baru terkait cara kota pesisir bertahan dari ancaman abrasi, krisis iklim, dan menyusutnya ruang hidup petambak.
Harapan itu tumbuh dari deretan akar mangrove yang kini tidak lagi dianggap remeh sebagai penghambat produktivitas, tetapi telah menjadi bagian dari roda ekonomi wilayah pesisir.
Di tengah masifnya pembangunan perkotaan, wilayah pantai menghadapi persoalan yang umum dialami oleh kota-kota pesisir di Indonesia.
Gempuran abrasi terus mengikis garis pantai, kualitas air semakin menurun, suhu udara kota kian panas, dan ekosistem pantai perlahan kehilangan daya dukungnya.
Pada saat yang sama, para petambak dituntut untuk tetap produktif guna menyambung hidup mereka.
Dalam situasi yang sulit tersebut, metode silvofishery atau wanamina menemukan momentum keberadaannya.
Konsep yang memadukan budidaya perikanan dengan penanaman mangrove ini mulai digarap intensif oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Gagasan dasarnya cukup sederhana, namun mampu memberikan dampak yang besar.
Area tambak tidak lagi disekat terpisah dari kawasan hutan mangrove.
Pohon bakau justru ditanam sekaligus dirawat di dalam lokasi budidaya guna menciptakan ekosistem alami yang mendukung pertumbuhan komoditas ikan, udang, kepiting, serta menjaga kualitas lingkungan pantai.
Hal yang menarik, perumusan langkah ini muncul bukan karena dasar romantisme aksi konservasi semata.
Surabaya mencoba membuktikan bahwa kegiatan menjaga lingkungan tidak selamanya harus bertolak belakang dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Selama bertahun-tahun, banyak hutan mangrove di tanah air yang dibabat demi memuluskan perluasan tambak konvensional.
Kehadiran mangrove dianggap memangkas ruang produksi dan mempersempit lahan budidaya.
Akibatnya, banyak wilayah pantai yang kehilangan benteng pertahanan alaminya dalam menangkal abrasi serta rembesan air laut.
Padahal, berbagai penelitian ilmiah menunjukkan bahwa mangrove memiliki fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks.
Akar pohon mangrove mampu mengikat sedimen tanah, menyerap emisi karbon, menjadi tempat bertelur bagi ikan, serta menjaga stabilitas kualitas air.
Ekosistem ini merajut rantai kehidupan yang justru meningkatkan produktivitas sektor perikanan.
Surabaya mulai mengkaji kembali pola hubungan yang harmonis tersebut.
Momen panen raya ikan bandeng di kawasan mangrove Wonorejo pada tahun 2021 lalu menjadi salah satu bukti awal.
Dari lahan tambak yang menerapkan metode silvofishery seluas kurang lebih satu hektare, kawasan tersebut mampu menghasilkan sekitar 1,25 ton bandeng dan udang vaname.
Angka tersebut membuktikan bahwa penggabungan mangrove tidak serta-merta menurunkan volume hasil budidaya.
Di berbagai belahan negara lain, perumusan langkah serupa sebenarnya sudah lebih dahulu dijalankan.
Negara Vietnam menetapkan silvofishery sebagai sebuah langkah strategi adaptasi menghadapi perubahan iklim di Delta Mekong.
Negara Thailand juga menggalakkan tambak udang berbasis mangrove guna menjaga keberlanjutan sektor ekspor hasil laut mereka.
Bahkan dalam rentetan kajian kerja Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, sistem tata kelola ini dinilai sanggup meminimalisasi tingkat kerusakan wilayah pantai sekaligus memperkokoh ketahanan pangan masyarakat pesisir.
Indonesia sebenarnya mempunyai modal yang sangat besar untuk meningkatkan model serupa.
Luas bentangan hutan mangrove di Indonesia mencapai kisaran 3,4 juta hektare atau menjadi yang paling luas di seluruh dunia.
Meski demikian, mayoritas di antaranya masih dibayangi oleh ancaman kerusakan akibat praktik alih fungsi lahan dan pencemaran lingkungan.
Oleh karena itu, tindakan nyata dari Surabaya ini menarik bukan hanya karena skala cakupan programnya, melainkan atas dasar keberanian dalam mengubah pola pikir terhadap kawasan pesisir kota.
Pohon bakau tidak lagi ditempatkan sebagai ruang sisa dari proyek pembangunan, melainkan dijadikan fondasi bagi ekonomi hijau perkotaan.
Meskipun dinilai menjanjikan, sistem silvofishery bukanlah sebuah konsep yang dapat langsung diterima oleh semua pihak.
Tantangan terbesar justru terletak pada perubahan kebiasaan dari masyarakat pesisir itu sendiri.
Para petambak selama ini sudah terbiasa menggunakan skema budidaya konvensional yang mengutamakan luas total kolam produksi.
Kegiatan menanam pohon bakau di dalam area tambak sering kali dianggap akan memotong ruang usaha mereka.
Ditambah lagi muncul kekhawatiran seputar biaya adaptasi, proses perawatan, hingga faktor ketidakpastian dari hasil panen raya.
Oleh sebab itu, tindakan dari BRIDA Surabaya dalam merancang kawasan percontohan menjadi poin yang krusial.
Dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat pesisir, sebuah keberhasilan yang dapat disaksikan secara langsung sering kali jauh lebih efektif dibandingkan rangkaian teori maupun agenda sosialisasi yang bertele-tele.
Langkah tersebut juga menjadi bukti bahwa sebuah inovasi lingkungan hidup tidak boleh hanya mandek pada ruang riset laboratorium saja.
Inovasi tersebut harus hadir nyata dalam wujud praktik yang dapat dirasakan langsung oleh warga masyarakat dalam keseharian mereka.
Kolaborasi yang dijalin bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mempertegas arah pergerakan tersebut.
Kebun Raya Mangrove Surabaya mulai dikembangkan menjadi sebuah laboratorium hidup yang menjembatani antara aspek teknologi, riset ilmiah, serta kebutuhan nyata masyarakat pantai.
Penerapan sensor Internet of Things guna mendeteksi kualitas lingkungan, budidaya tanaman padi salin, hingga wacana pengadaan kapal listrik yang ramah lingkungan memperlihatkan bahwa masa depan pesisir tidak lagi dapat dipisahkan dari sentuhan inovasi.
Namun, tantangan berikutnya yang menghadang jauh lebih besar.
Sistem silvofishery memerlukan tingkat konsistensi regulasi kebijakan yang melintasi berbagai sektor.
Persoalan wilayah pantai tidak semata-mata bertumpu pada urusan perikanan saja, melainkan beririsan pula dengan tata ruang wilayah, sektor industri, limbah domestik, hingga fenomena perubahan iklim.
Tanpa adanya langkah pengendalian terhadap pencemaran air sungai dan laut, contohnya, ekosistem mangrove akan tetap berada dalam kondisi tertekan.
Tanpa adanya sistem proteksi tata ruang yang ketat, kawasan pantai akan selalu rentan untuk kembali digerus oleh proyek-proyek pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Di sinilah Surabaya sedang menghadapi sebuah fase ujian yang krusial sebagai kota metropolitan.
Apakah arah pembangunan wilayah pesisir akan terus berkiblat pada eksploitasi dalam jangka pendek saja, atau mulai bertransformasi menuju model ekonomi yang jauh lebih tangguh terhadap krisis.
Sistem silvofishery sebetulnya bukan cuma berbicara soal urusan tambak serta pohon bakau semata.
Hal ini merupakan sebuah pelajaran berharga mengenai cara sebuah kota dalam memandang alam sekitarnya.
Selama ini, banyak wilayah perkotaan yang berkembang dengan cara memisahkan manusia dari ekosistem alaminya.
Aliran sungai diperlakukan layaknya saluran pembuangan limbah, kawasan pantai dipandang sebagai ruang cadangan untuk aktivitas reklamasi, dan kawasan hutan mangrove dinilai sebagai lahan kosong yang siap untuk dialihfungsikan.
Akibatnya, kota tersebut akan kehilangan benteng pelindung alaminya sendiri.
Surabaya berusaha menempuh jalur alternatif yang berbeda.
Langkah memperluas area tutupan mangrove sambil tetap menjaga produktivitas ekonomi menyuarakan sebuah pesan kuat bahwa pembangunan tidak selamanya harus mengorbankan salah satu antara kelestarian lingkungan atau tingkat kesejahteraan warga.
Tentu saja, program kerja ini masih jauh dari kata sempurna.
Skala dari proses implementasinya pun masih tergolong terbatas serta membutuhkan sistem pengawasan yang berjalan secara kontinu.
Urusan edukasi masyarakat, pemenuhan dukungan pembiayaan hijau, hingga pemberian stimulus bagi para petambak yang ramah lingkungan hingga kini masih menjadi tumpukan pekerjaan rumah yang besar.
Meski begitu, dari kawasan pesisir timur Surabaya, setidaknya telah memancarkan satu buah pelajaran penting.
Krisis lingkungan hidup tidak selamanya mesti diselesaikan lewat proyek raksasa yang memakan biaya mahal.
Terkadang, jalan keluar justru hadir dari kapabilitas untuk memulihkan kembali keselarasan yang sempat sirna.
Pohon bakau yang berdiri kokoh di tengah area tambak tersebut seolah memberikan pengingat bahwa alam serta roda ekonomi tidak semestinya saling merugikan satu sama lain.
Di tengah kota yang terus melaju dengan ritme cepat seperti Surabaya, jajaran akar mangrove barangkali merupakan sebuah cara yang paling senyap untuk merawat masa depan wilayah pesisir agar tetap lestari.