PATI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin menerangkan bahwa penetapan nilai tunjangan perumahan bagi pimpinan serta anggota DPRD bukan merupakan ranah legislatif, melainkan otoritas pihak eksekutif lewat keputusan bupati.
Ungkapan tersebut diutarakan Ali merespons perhatian dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengenai nilai tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Pati ketika berdialog dengan Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra.
Ali menyatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika warga menginginkan adanya revisi atau penciutan nilai tunjangan perumahan tersebut.
Akan tetapi, proses perombakan itu mesti melewati tahapan yang sah berdasarkan regulasi pemerintah.
“Kami mengikuti aturan yang ada. Kalau memang ada kehendak masyarakat dan pemerintah daerah ingin melakukan perubahan, ya silakan,” ujar politisi dari PDI Perjuangan itu kepada awak media, Senin (25/5/2026).
Berdasarkan penjelasan Ali, penyaluran tunjangan perumahan untuk pimpinan maupun anggota dewan telah disesuaikan dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 yang selanjutnya direvisi lewat PP Nomor 1 Tahun 2023.
Di dalam regulasi itu diterangkan, jika pemerintah daerah belum bisa memfasilitasi rumah dinas bagi pimpinan DPRD, maka tunjangan perumahan dapat disalurkan sebagai substitusi fasilitas itu.
“Yang memberikan itu pemerintah daerah melalui SK Bupati. Jadi domainnya ada di eksekutif, bukan DPRD,” tegasnya.
Ali pun memaparkan bahwa tunjangan yang diperoleh bukan semata-mata untuk ongkos kamar tidur saja, melainkan mengakomodasi seluruh area rumah tinggal beserta sarana penunjang di dalamnya.
“Ini bukan sewa kamar, tetapi sewa rumah yang meliputi ruang tamu, ruang keluarga, dan fasilitas lainnya,” katanya.
Ia meyakinkan bahwa semua pimpinan DPRD Pati bakal patuh pada kebijakan pemerintah daerah jika ke depannya dilakukan peninjauan kembali ataupun penyelarasan nominal tunjangan perumahan.
“Kalau memang nantinya ada perubahan sesuai aspirasi masyarakat dan keputusan bupati, kami siap mengikuti,” katanya.